Lebih jauh, ia menekankan bahwa kegagalan memenuhi target waktu bukanlah catatan sepele.
Justru sebaliknya, hal itu menjadi indikator kredibilitas para pelaksana program —baik di meja perencanaan maupun di lapangan.
“Kalau target tidak tercapai, itu bukan nilai plus. Itu menjadi catatan kredibilitas yang kurang bagus. Ini harus dievaluasi, kenapa bisa sampai terjadi keterlambatan,” tegas Imin.
Evaluasi tersebut akan diawali dengan pemetaan masalah secara detail.
Baca Juga:Parkir Tanpa Karcis Bocorkan PAD, Mahasiswa Soroti Lemahnya Pengawasan Dishub Kota TasikmalayaAntisipasi Luapan, Saluran Tersumbat di Kota Tasikmalaya Gencar Dibongkar Biar Air Mengalir
Dari sana, Inspektorat akan menentukan langkah lanjutan, termasuk menilai kinerja rekanan.
Ia mengingatkan, aturan sudah jelas mengatur konsekuensi bagi kontraktor dengan catatan kinerja buruk.
“Aturannya jelas. Kalau rekanan nilainya kurang bagus atau negatif, ada sanksi yang bisa diberlakukan,” jelasnya.
Namun demikian, Inspektorat belum bisa menyampaikan jenis sanksi secara terbuka saat ini. Keputusan baru bisa diambil setelah evaluasi tuntas.
Meski begitu, Imin memastikan hasil kajian tidak akan disimpan di laci.
“Nanti bisa kita publikasikan kalau masalahnya sudah jelas. Semua ingin yang terbaik, tapi pasti ada penyebab kenapa proyek ini molor,” pungkasnya.
Kini, publik Kota Tasikmalaya menunggu janji tersebut ditepati.
Transparansi menjadi kata kunci, agar proyek strategis daerah tidak terus terjebak dalam cerita lama: waktu habis, bangunan belum selesai, dan alasan baru menyusul belakangan. (ayu sabrina barokah)