TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Proyek pembangunan pendopo rumah dinas Wali Kota Tasikmalaya terus menjadi bahan perbincangan publik.
Bukan karena keindahannya, melainkan karena waktu yang terus berjalan sementara proyek belum juga rampung.
Target bergeser, jadwal melar, dan publik pun bertanya: di mana masalah sebenarnya?
Baca Juga:Parkir Tanpa Karcis Bocorkan PAD, Mahasiswa Soroti Lemahnya Pengawasan Dishub Kota TasikmalayaAntisipasi Luapan, Saluran Tersumbat di Kota Tasikmalaya Gencar Dibongkar Biar Air Mengalir
Keterlambatan proyek strategis tersebut memantik sorotan luas, terutama soal perencanaan, pelaksanaan, hingga tanggung jawab pihak rekanan.
Setelah lama sunyi, Inspektorat Kota Tasikmalaya akhirnya buka suara dan berjanji akan membuka hasil evaluasi secara terbuka, termasuk alasan molornya proyek dan potensi sanksi yang menanti kontraktor.
Inspektur Kota Tasikmalaya, Imin Muhaemin SSos MSi, menegaskan bahwa Inspektorat tidak lagi sekadar berdiri di garis akhir sebagai penjaga gawang ketika masalah sudah terjadi.
Paradigma pengawasan, kata dia, telah bergeser.
“Inspektorat tidak hanya lagi sebagai watchdog di akhir. Kami harus terlibat sejak awal. Fungsi kami bukan hanya mengawasi, tapi juga sebagai pendamping dan konsultan bagi seluruh perangkat daerah,” ujar Imin usai dilantik, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, setiap persoalan —termasuk keterlambatan proyek— tidak bisa langsung dicap sebagai pelanggaran tanpa kajian yang utuh.
Inspektorat berkewajiban menelusuri akar masalah sebelum menarik kesimpulan.
“Yang sekarang terjadi kita evaluasi. Di mana kekurangannya, lalu kita perbaiki,” terangnya.
Terkait proyek pendopo rumah dinas Wali Kota Kota Tasikmalaya, Imin mengakui persoalannya tidak sederhana.
Baca Juga:Tekan Volume Sampah Organik di TPA, DLH Kota Tasikmalaya Gandeng Pusat Perbelanjaan dan Peternak LokalPergantian Dandim 0612/Tasikmalaya, Tantangan Stabilitas Wilayah Menanti
Proyek tersebut sudah berjalan lintas tahun, sehingga perlu dibedah secara komprehensif. Ada banyak variabel yang harus diuji secara objektif.
“Ini sudah berapa tahun dari awal. Apakah masalah perencanaan, masalah anggaran, atau masalah kebijakan. Kita harus bijaksana, tidak bisa memutuskan tanpa data dan tanpa informasi,” tegasnya.
Imin juga menyadari, keterlambatan proyek pendopo bukan lagi sekadar urusan teknis di balik pagar proyek.
Isu ini telah menjadi konsumsi publik dan menyentuh ruang kepercayaan masyarakat.
“Ini sudah menjadi sorotan masyarakat umum. Insya Allah nanti ke depan kita sampaikan hasilnya, kira-kira apa yang harus kami rekomendasikan,” tambahnya.