TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Program pembinaan koperasi yang digelontorkan dari tahun ke tahun dinilai belum menyentuh perubahan nyata.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Tasikmalaya, Agus Rudianto, menyebut problem itu bukan cerita lokal semata, melainkan penyakit nasional yang berulang hampir di semua daerah.
Menurut Agus, pembinaan koperasi selama ini lebih mirip agenda rutin tahunan ketimbang upaya transformasi kelembagaan.
Baca Juga:Kepala Daerah Jangan Tertipu Laporan Manis, Karcis Parkir di Kota Tasikmalaya Muncul Jika DimintaTarget Ohan Hafiz Kota Tasikmalaya Belum Terpenuhi, Syarat Wajib Hafal 5 Juz Jadi Kendala
Banyak program lahir bukan dari kebutuhan riil koperasi, melainkan sekadar mengikuti pola anggaran dan petunjuk teknis pusat.
“Programnya jalan, kegiatannya ada, tapi koperasinya tetap di tempat. Ini karena pembinaan tidak berbasis kebutuhan, melainkan penyerapan anggaran,” ujarnya, Selasa (13/1/2026).
Agus menilai sebagian besar pembinaan masih berorientasi pada output, seperti jumlah pelatihan dan peserta, bukan outcome berupa perubahan kinerja koperasi.
Akibatnya, koperasi rajin ikut bimtek, tetapi malas naik kelas.
“Yang dihitung berapa kali pelatihan, bukan berapa koperasi yang berubah tata kelolanya,” kata dia.
Masalah lain yang disoroti adalah absennya pendampingan berkelanjutan.
Pelatihan satu hingga dua hari, menurut Agus, tidak cukup untuk membentuk koperasi yang sehat dan profesional.
Tanpa pendampingan jangka menengah, transfer kemampuan hanya berhenti di sertifikat, bukan praktik.
Ia juga menyinggung pembinaan yang berjalan sendiri-sendiri antarinstansi.
Satu koperasi bisa mendapat pelatihan keuangan dari satu dinas, bantuan modal dari lembaga lain, dan pendampingan umum dari kementerian, tetapi tanpa orkestrasi yang jelas.
Baca Juga:Suara Misterius dari Sumur Rumah Kosong, Damkar Kota Tasikmalaya Turun Tangan Selamatkan KucingBayar Parkir Rp2.000 Lebih Sakti dari Aturan, Dishub Kota Tasikmalaya Masih Adu Strategi di Lapangan
“Hasilnya koperasi dapat potongan program, bukan pembinaan utuh,” bebernya.
Agus menambahkan, fokus pembinaan yang masih condong pada bantuan fisik seperti modal dan peralatan juga menjadi penghambat.
Tanpa perbaikan tata kelola, strategi bisnis, dan SDM, bantuan tersebut hanya memperpanjang usia masalah, bukan menyelesaikannya.
Persoalan krusial lainnya adalah data koperasi yang tidak valid.
Banyak koperasi tidak aktif, tidak RAT, bahkan tidak melapor, namun tetap tercatat sebagai penerima program. Kondisi itu membuat intervensi pemerintah sering salah sasaran.
“Yang benar-benar lemah justru sering tak tersentuh,” tambahnya.
Pengawasan dan evaluasi pun dinilai minim.