Menurut Herdiat, capaian SPI juga menjadi validasi bahwa political will pimpinan daerah telah diterjemahkan ke dalam praktik birokrasi yang konkret, termasuk melalui efektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Ciamis.
“Kami perkuat secara struktural dan kapasitas SDM. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai konsultan pencegahan dini (early warning system) bagi SKPD,” katanya.
Selain itu, Pemkab Ciamis juga mendorong digitalisasi pelayanan melalui penerapan sistem elektronik seperti e-Planning, e-Budgeting, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). “Semua pelayanan digitalisasi itu digunakan secara menyeluruh telah meminimalisasi interaksi tatap muka yang berpotensi memicu gratifikasi dan pungutan liar, menjadikan proses lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Baca Juga:Lurah dan Camat di Kota Tasikmalaya "Retret" Ke Pangandaran Tanpa APBD?Hati-Hati dengan Circle!
Komitmen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis juga dinilai tinggi, tercermin dari kepatuhan dalam pelaporan LHKPN dan LHKASN serta penerapan budaya anti-gratifikasi.
“Kami terus melakukan internalisasi nilai-nilai integritas melalui pelatihan dan sosialisasi rutin. Kami juga memastikan sistem reward dan punishment berjalan adil, sehingga integritas dihargai, dan pelanggaran ditindak tegas,” ujarnya.
Sejumlah program internal Pemerintah Kabupaten Ciamis turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai SPI, di antaranya optimalisasi standar operasional prosedur pengaduan masyarakat melalui saluran SPAN Lapor, penguatan unit pengendalian gratifikasi, serta pengembangan pelayanan publik terintegrasi seperti Pepatah Manis dan berbagai layanan jemput bola yang rutin dilaksanakan. (Fatkhur Rizqi)