TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Di tengah keterbatasan anggaran daerah, warga Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, mulai mengunci arah pembangunan.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan yang digelar Senin (12/1/2026) menjadi ruang negosiasi kepentingan sekaligus ajang memilah mana yang benar-benar mendesak untuk Kota Tasikmalaya.
Lurah Sukanagara, Hendih Junaedi, menyebut proses perencanaan tidak lahir tiba-tiba.
Aspirasi warga lebih dulu disaring melalui pra-Musrenbang, sebelum dipadatkan menjadi daftar kebutuhan yang dianggap paling urgen.
Baca Juga:Suara Misterius dari Sumur Rumah Kosong, Damkar Kota Tasikmalaya Turun Tangan Selamatkan KucingBayar Parkir Rp2.000 Lebih Sakti dari Aturan, Dishub Kota Tasikmalaya Masih Adu Strategi di Lapangan
“Fokus utama masih berkutat pada kesehatan lingkungan, terutama sanitasi, serta perbaikan infrastruktur jalan. Itu kebutuhan dasar yang terus disuarakan warga,” ujarnya.
Ia menegaskan, Musrenbang bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan titik awal pembenahan wilayah yang harus dijaga konsistensinya.
Tanpa perencanaan yang presisi, pembangunan rawan melenceng dari kebutuhan riil masyarakat.
“Kalau sejak awal arahnya jelas, dampaknya bisa langsung dirasakan warga. Bukan hanya proyek, tapi kesejahteraan,” katanya.
Dari sisi legislatif, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Sapaat, melihat Musrenbang di Sukanagara mencerminkan kekuatan sosial yang masih terawat.
Gotong royong warga dinilai menjadi modal penting, terutama ketika ruang fiskal kian menyempit.
“Kami melihat langsung partisipasi warga cukup tinggi. Ada kerja ikhlas di sini. Kalau itu dijaga, penggunaan anggaran bisa lebih efektif,” ucapnya.
Baca Juga:Empat Lokasi Koperasi Merah Putih di Kota Tasikmalaya Mulai Progres, Fokus Bahan Pokok BersubsidiBudaya Tanpa Karcis Parkir di Kota Tasikmalaya Masih Sulit Diubah, Kolektor Jukir Akui Tak Mudah
Namun Anang tak menutup mata terhadap tantangan ke depan. Berkurangnya transfer dari pemerintah pusat dipastikan berdampak pada kemampuan APBD Kota Tasikmalaya.
Konsekuensinya, tak semua usulan warga bisa diakomodasi pada 2026.
“Harus disadari, ada usulan yang tertunda atau belum terealisasi. Karena itu, program prioritas harus benar-benar dimanfaatkan dan dijalankan dengan baik,” pungkasnya. (firgiawan)