“Pada prinsipnya kita sama-sama untuk menjaga hal tersebut. Kaitan dengan pencegahan korupsi juga sudah kita lakukan dan dikampanyekan ke masing-masing OPD serta komunitas dan lingkungan sekitar Kota Tasik,” katanya.
ARTI SKOR PENILAIAN KPK
Pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, menilai capaian Kota Tasikmalaya tidak bisa dibaca hanya dari sisi peringkat. Menurutnya, pemahaman terhadap skala penilaian SPI KPK justru jauh lebih penting.
“Rentang skor 0 sampai 72,9 itu masuk kategori Rentan atau merah. Skor 73 sampai 77,9 itu Waspada atau kuning. Sedangkan skor 78 sampai 100 baru masuk kategori Terjaga atau hijau,” jelas Nandang.
Baca Juga:Lurah dan Camat di Kota Tasikmalaya "Retret" Ke Pangandaran Tanpa APBD?Hati-Hati dengan Circle!
Dengan skor 75,85, Kota Tasikmalaya secara tegas berada di zona kuning bersama Kota Banjar dan Cimahi. Artinya, potensi korupsi masih cukup tinggi dan penyelenggaraan pemerintahan perlu diawasi secara ketat.
“Jadi jangan melihatnya seperti urut kacang. Kota Tasik itu masuk kategori Waspada. Ini menunjukkan praktik pemerintahan harus benar-benar dipelototi,” tegasnya.
Ia menilai indikasi tersebut juga tercermin dari respons warganet di media sosial, mulai dari isu penempatan sumber daya manusia dan pejabat, pengadaan barang dan jasa yang kerap diterpa gosip, hingga transparansi pengelolaan APBD yang dinilai belum memadai.
“Kalau dicek di website resmi Pemkot Tasikmalaya, informasi APBD belum disajikan secara lengkap. Seolah dianggap aurat. Kenapa takut terbuka? Itu justru menimbulkan kecurigaan publik,” kata Nandang.
Menurutnya, hasil SPI KPK 2025 harus menjadi peringatan serius bagi kepala daerah. Ia mendorong penguatan mekanisme pengaduan publik, peningkatan transparansi anggaran, serta sistem pengawasan internal agar kontrol terhadap jalannya pemerintahan berjalan seimbang.
“Narasinya harus jelas: Kota Tasikmalaya masuk daerah waspada potensi korupsi, bukan sekadar peringkat keempat wilayah paling bersih,” ujarnya.
Nandang menegaskan, jika merujuk pada data KPK, hanya Kabupaten Ciamis yang masuk kategori hijau, itupun masih memiliki potensi korupsi. Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia secara nasional masih berada di level rendah, menandakan persoalan integritas masih menjadi pekerjaan besar di semua level pemerintahan. (Ayu Sabrina)