TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pantai Pangandaran itu indah. Terlalu indah untuk urusan administrasi. Tapi akhir pekan lalu, pantai itu mendadak terasa seperti aula rapat.
Ada lurah. Ada camat. Ada Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadan. Lengkap. Tinggal spanduk: “Musyawarah di Bawah Langit Biru”.
Pemerintah Kota Tasikmalaya cepat memberi penjelasan. Ini bukan perjalanan dinas. Bukan kegiatan pemerintah. Ini hanya agenda internal Forum Lurah. Biaya pribadi. Tidak pakai APBD. Semuanya aman. Secara administratif.
Baca Juga:Hati-Hati dengan Circle!Putusan Belum Siap, Sidang Vonis Endang Juta Diundur
Asisten Daerah Kota Tasikmalaya, H Asep Maman Permana, menjelaskan panjang lebar. Undangan disebar. Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, berhalangan. Sekda Asep Goparulloh juga. Katanya sedang rapat anggaran. Mungkin beliau satu-satunya yang benar-benar bekerja akhir pekan itu.
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi hadir. Memberi sambutan. Memberi arahan. Sewajarnya kepala daerah. Di hadapan aparat kewilayahan. Dengan latar belakang pantai. Tidak salah. Tapi juga tidak sepenuhnya benar.
Sebab negara, kalau sudah ikut hadir, sulit diminta untuk pura-pura tidak ada. Jabatan itu seperti bayangan. Ia ikut ke mana pun pemiliknya pergi. Termasuk ke Pangandaran.
Forum Lurah memang berganti pengurus. Ketua baru terpilih. Namanya Mulyono, Lurah Sambongjaya. Demokrasi berjalan. Tepuk tangan pun mungkin terdengar. Diselingi suara ombak.
Lalu foto diambil. Nah, di situlah masalah dimulai. Foto tidak pernah membaca klarifikasi. Foto tidak peduli sumber anggaran. Foto hanya bicara satu hal: siapa, di mana, dan sedang apa.
Dan publik melihatnya sederhana saja: pejabat ramai-ramai ke pantai.
Seorang lurah yang namanya sengaja disembunyikan, mungkin takut dibilang terlalu menikmati angin laut—menegaskan biaya pribadi. Tidak pakai uang negara.
Baik. Kita percaya. Tapi kepercayaan publik hari ini tidak lagi murah. Ia tidak cukup dibayar dengan kalimat “tidak menggunakan APBD”. Publik ingin sesuatu yang lebih sulit: kepekaan.
Baca Juga:Soal Dugaan Korupsi BUMDEsma Cigalontang, Dewan Desak Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Lakukan AuditMUI Kota Banjar Sebut Jasa Sewa Pacar Haram!
Karena pejabat publik tidak pernah benar-benar sedang libur. Bahkan saat akhir pekan. Bahkan saat bayar sendiri. Bahkan saat mengatasnamakan forum.
Apalagi ketika rakyat sedang tidak libur dari masalah. Jalan rusak tidak ikut ke Pangandaran. Sampah tidak diajak foto bersama. Banjir tetap di rumah masing-masing.