Menurutnya, pendekatan persuasif menjadi kunci agar sistem baru bisa diterima.
“Dijelasin pelan-pelan. Kalau dicicil tiap hari, di akhir bulan tinggal sisa. Jadi enggak berat,” tambahnya.
Soal tudingan pemaksaan, Dadan menepis. Ia menegaskan sistem harian bersifat fleksibel.
Jika jukir sedang tidak ada setoran, pembayaran bisa dilakukan keesokan harinya.
Baca Juga:Lapangan Menyempit, Sepak Bola Menggeliat Jadi Industri: Alarm Budaya di Kota TasikmalayaNobar Persib vs Persija Jadi Magnet Kuliner di Kota Tasikmalaya
“Enggak dipaksa. Ada ya bayar, enggak ada ya besok lagi. Fleksibel,” katanya.
Terkait praktik parkir tanpa karcis atau tarif yang berbeda-beda, Dadan mengakui hal itu masih terjadi.
Menurutnya, faktor kebiasaan masyarakat dan situasi di lapangan kerap memengaruhi.
“Kadang orangnya kagok, enggak minta karcis. Tapi tetap bayar. Nominalnya tergantung, ada Rp3.000, ada juga yang beda,” jelasnya.
Ia menilai perubahan budaya parkir—dari tanpa karcis ke tertib karcis—harus dilakukan bertahap.
Sosialisasi dan komunikasi yang baik dianggap lebih efektif ketimbang penegakan yang kaku.
“Enggak bisa sekali jadi. Harus bertahap. Yang penting disampaikan baik-baik,” ucap Dadan.
UPTD Parkir Dishub Kota Tasikmalaya berharap, dengan penerapan tagihan harian dan pengawasan lapangan yang lebih intens, potensi retribusi parkir bisa tergali optimal.
Baca Juga:DKKT Tegaskan Komite Kebudayaan Bukan Pembalikan Konsep, Melainkan Instrumen PemajuanDari ATCS hingga Pengeras Suara, Kota Tasikmalaya Menata Nuansa Islami Setiap Hari Jumat
Meski begitu, di antara target dan realita, urusan karcis tampaknya masih menjadi cerita panjang di badan jalan. (rezza rizaldi)