Dalam catatan pemerintah daerah, keterlambatan tetap keterlambatan—tanpa embel-embel awan gelap.
Ivan mengaku siap menerima konsekuensi sesuai kontrak.
Denda satu per seribu per hari, katanya, bukan masalah.
Masalahnya hanya satu: belum ada angka final dari dinas.
“Pembayarannya belum karena kami masih menunggu hitungan resmi,” ucapnya.
Di titik inilah ironi muncul. Kontraktor siap membayar, dinas siap menghitung, tapi angka belum juga turun ke bumi.
Baca Juga:Dari ATCS hingga Pengeras Suara, Kota Tasikmalaya Menata Nuansa Islami Setiap Hari JumatKota Tasikmalaya Disiapkan Jadi Pusat Edukasi Arboretum Bambu
Artinya, keterlambatan delapan hari hanya meninggalkan catatan kecil—bukan noda permanen.
Pemkot Tasikmalaya menyiapkan anggaran lanjutan sekitar Rp1 miliar untuk menyempurnakan rumah dinas wali kota.
Sebelum dilelang, proyek akan dikaji ulang bersama konsultan baru. Target pemanfaatan penuh dipatok tahun 2027.
Sementara itu, pendopo yang baru rampung langsung masuk masa pemeliharaan enam bulan.
Skema klasik pun berlaku: 95 persen dibayar, 5 persen ditahan.
Pendopo sudah berdiri. Hujan sudah reda.
Kini tinggal satu hal yang belum benar-benar turun: keputusan denda. (ayu sabrina barokah)