Dengan kata lain, tunggakan 2025 berharap bernapas di APBD perubahan.
Tedi tak menampik, jika urusan ini terus molor, beban administrasi akan makin menumpuk, sementara SKPD dan penyedia kegiatan terus menunggu kepastian.
“Kami upayakan secepat mungkin selesai. Administrasinya dituntaskan, dan dananya tersedia,” ucapnya.
Ia juga mendorong SKPD penghasil agar lebih agresif menggali PAD. Sebab, tanpa kas yang kuat, persoalan serupa berpotensi terulang—lagi dan lagi.
Baca Juga:Kurikulum Jadi Kunci, Wakasek SMP Swasta Kota Tasikmalaya Diminta Kawal Mutu SekolahRKPD 2027 Kota Tasikmalaya Mulai Digodok, Kemiskinan hingga Stunting Jadi PR Serius
Menariknya, dari ratusan kegiatan yang tertunda itu, tidak semuanya proyek besar.
Banyak yang nilainya relatif kecil, sekitar Rp9 juta hingga Rp10 juta, seperti rapat atau belanja makanan dan minuman (mamin).
“Bukan semua fisik. Ada juga kegiatan kecil, misalnya mamin di akhir kegiatan. Karena administrasi di SKPD terlambat, pencairan di BPKAD ikut tersendat,” pungkasnya.
Di Kota Tasikmalaya, rupanya bukan hanya proyek besar yang bisa mandek. Bahkan urusan kopi, kue, dan nasi kotak pun bisa tersandera birokrasi. (ayu sabrina barokah)