PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI memberikan rekomendasi kepada Pemkab Pangandaran, untuk membuat roadmap penyehatan fiskal daerah. Diperhitungkan, utang dengan total di atas Rp 200 miliar itu baru bisa lunas tahun 2028.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangandaran Idi Kurniadi mengatakan salah satu roadmap untuk penyehatan fiskal Kabupaten Pangandaran adalah, pembayaran utang bagi hasil ke desa sebesar Rp 92 miliar, akan dicicil dalam kurun waktu 10 tahun.
“Itu sudah ada kesepakatan dengan kepala desa, hitam diatas putih, bagi hasil dengan desa itu akan dibayarkan dengan cara dicicil,” katanya kepada Radar belum lama ini.
Baca Juga:Dua Kursi, Satu Nama dan Logika Sekda Kota Tasikmalaya yang Diuji Rasa Keadilannya!Hadapi Libur Panjang Tahun Baru, Polres Garut Pantau Jalan Rusak
Lanjut dia, untuk bagi hasil ke desa di Pangandaran memang belum terbayarkan dari 2018 lalu. “Ya sekitaran itu, sudah dibayarkan beberapa miliar, tinggal Rp 92 miliar lagi yang akan dicicil,” ungkapnya.
Roadmap selanjutnya adalah perpanjangan tenor pinjaman jangka pendek ke Bjb. Dimana besaran utang ke bank daerah tersebut senilai Rp 130 miliar. “Tadinya Rp 140 miliar, sudah dibayarkan Rp 10 miliar,” ucapnya.
Tenor pinjaman ke Bjb tersebut, rencananya akan diperpanjangan hingga lima tahun kedepan. “Jadi target ibu bupati itu, di tahun 2028 tidak ada lagi utang di tahun berjalan yang tidak terbayar,” katanya.
Idi mengatakan, penyehatan fiskal tersebut berakibat pada pengetatan penggunaan anggaran.”Ya kan untuk penyelesaian utang itu ada dua cara, pendapatan ditinggikan, atau belania diturunkan,” ucapnya.
Saat ini untuk belanja di tiap SKPD juga diturunkan, demi mencapai target penyehatan fiskal tersebut. Sebelumnya, Bupati Pangandaran Hj Citra Pitriyami mengaku bahwa menyehatkan fiskal Pangandaran tidak mudah.
“Sejak saya dilantik hingga sekarang baru enam bulan menjabat, tentu tidak mudah karena saya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menyehatkan fiskal daerah,” katanya.
Citra optimis keuangan daerah akan kembali normal dalam beberapa tahun mendatang, seiring dengan berkurangnya utang belanja.(Deni Nurdiansyah)