PANGANDARAN, RADARTASIK.ID—Isu pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD masih menjadi perbincangan para aktivis Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Pangandaran. Jika terealisasi. wacana tersebut dinilai bisa merusak kedaulatan rakyat.
Seperti diungkapkan Ketua HMI Kabupaten Pangandaran Ihsan Sanusi yang menegaskan bahwa alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik yang disampaikan pemerintah tidak seharusnya mengorbankan hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
“Kami memahami semangat pemerintah untuk menekan high cost politics, namun solusinya bukan dengan mengebiri hak pilih rakyat. Mengembalikan Pilkada ke DPRD sama saja dengan mengkhianati semangat reformasi dan merampas kedaulatan warga, khususnya di daerah seperti Pangandaran,” ucapnya Kamis (8/1/2026).
Baca Juga:Dua Kursi, Satu Nama dan Logika Sekda Kota Tasikmalaya yang Diuji Rasa Keadilannya!Hadapi Libur Panjang Tahun Baru, Polres Garut Pantau Jalan Rusak
Ia mengatakan bahwa, pemilihan melalui DPRD justru berpotensi menyuburkan praktik “politik dagang sapi” di ruang tertutup. Menurutnya, pemangkasan biaya di tingkat publik hanya akan memindahkan perputaran modal politik ke lingkaran elit partai, yang sulit diawasi oleh masyarakat sipil.
“Stabilitas tidak boleh dibangun di atas pembungkaman partisipasi. Jika kepala daerah dipilih oleh segelintir anggota dewan, maka loyalitas pemimpin tersebut nantinya bukan kepada rakyat, melainkan kepada partai politik yang mengusungnya. Ini akan menciptakan jarak yang lebar antara kebijakan daerah dengan kebutuhan rill masyarakat,” tuturnya.
Ia mendesak pemerintah dan DPR RI untuk lebih fokus pada perbaikan sistem pengawasan pemilu dan penegakan hukum terhadap politik uang (money politics), daripada mengubah sistem pemilihan menjadi tidak langsung.
HMI Pangandaran menyatakan akan terus mengawal isu ini dan mengajak seluruh elemen mahasiswa serta masyarakat sipil di Pangandaran untuk tetap kritis terhadap kebijakan yang berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi di tanah air.
Beberapa waktu lalu Radar sempat meminta tanggapan terkait wacana tersebut kepada Ketua DPC PDIP Pangandaran H Jeje Wiradinata. Menurutnya, jika keputusan sudah ditetapkan, maka tidak ada pilihan lain untuk mengikutinya.
Menurut dia, efektifitas pemilihan oleh masyarakat langsung memang ada plus minusnya.”Tergantung mau dibawa kemana demokrasi ini,” jelasnya.
Yang terasa oleh dia saat dipilih secara langsung oleh rakyat, adanya tekad untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat.”Lebih nyambung dengan masyarakat, tali batinnya lebih terasa,” katanya.(Deni Nurdiansyah)