BANJAR, RADARTASIK.ID – Penurunan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2026 dipastikan berdampak signifikan terhadap pembangunan dan program desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Banjar.
Pemerintah desa menilai pemangkasan tersebut akan membatasi ruang gerak desa dalam menjalankan program pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat.
Pembina Apdesi Kota Banjar, Yayat Ruhiat, mengatakan penurunan Dana Desa sangat terasa di setiap desa. Ia mencontohkan Desa Raharja yang mengalami penurunan anggaran cukup drastis.
Baca Juga:MUI Kota Banjar Sebut Jasa Sewa Pacar Haram!Saat Wali Kota dan Bupati Tasikmalaya Masuk dalam Satu Frame Bersama Presiden RI!
“Di Desa Raharja saja DD tahun 2025 sebesar Rp1.015.000.000 dan di tahun ini (2026) turun menjadi Rp373 juta,” ucapnya, Jumat (9/1/2026).
Yayat yang juga Kepala Desa Raharja menyebutkan, meski informasi penurunan tersebut sudah diterima, kepastian pelaksanaannya masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Menurutnya, setelah PMK dan juklak juknis resmi diterbitkan, pemerintah desa baru dapat menyesuaikan kegiatan dan program dengan besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia mengakui, penurunan Dana Desa tahun 2026 ini diarahkan untuk mendukung pembangunan gerai KDMP (Koperasi Desa Merah Putih). Namun, dari sisi kesiapan, banyak desa belum siap karena keterbatasan lahan.
“Untuk kesiapan KDMP belum siap, karena lahan desa terbatas. Sesuai regulasi bangunan gerai minimal 600 meter persegi dan terletak di lokasi strategis,” jelasnya.
Ia menambahkan, tidak semua aset desa berada di lokasi strategis sehingga menyulitkan pembangunan gerai KDMP. Kondisi serupa terjadi di Desa Jajawar dan Desa Sukamukti yang batal membangun gerai karena lahannya masuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH).
Meski regulasi memungkinkan pembangunan gerai KDMP di lahan milik pemerintah provinsi atau pemerintah kota, Yayat menilai proses perizinannya tetap menjadi kendala.
“Kalau di standardisasikan jelas kita kesulitan untuk membangun gerai KDMP, ini belum dibangun saja DD sudah di potong duluan,” ujarnya.
Baca Juga:Dana Desa 2026 Terjun Bebas, Kades Harus Putar Otak untuk Penuhi Usulan MasyarakatSidang Duplik Selesai, Kelanjutan Nasib Terdakwa Endang Juta Ditentukan Pekan Depan
Dengan keterbatasan anggaran akibat pemangkasan Dana Desa, pemerintah desa mengaku tidak bisa berbuat banyak selain memaksimalkan dana yang tersisa.
“Kumaha deui (mau bagaimana lagi, red), mun kieu mah puasa we lah (kalau seperti ini mending puasa saja),” celetuknya.