TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Olahraga padel yang tengah naik daun di Kota Tasikmalaya bukan sekadar tren gaya hidup.
Di balik lapangan kaca dan raket ringan itu, tersimpan potensi industri olahraga yang mulai mengundang pendatang dari luar daerah—bahkan dari Bandung hingga Jakarta.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya, Deddy Mulyana, mengungkapkan bahwa fasilitas padel di Tasikmalaya kini ramai diserbu warga luar kota.
Baca Juga:Siap-Siap! Rotasi Eselon II dan Kepsek di Kota Tasikmalaya Dijadwalkan Minggu DepanParkir di Kota Tasikmalaya Masih Amburadul, Klaim Dishub Dinilai Jadi Aib Pemkot
Mereka rela menempuh perjalanan jauh demi bermain padel dengan tarif yang dianggap lebih ramah kantong.
“Orang Jakarta jeung Bandung bela-belain ke Tasik buat padel karena disebut lebih murah,” ujar Deddy, Rabu (7/1/2026).
Fenomena ini, kata Deddy, menjadi sinyal bahwa Kota Tasikmalaya mulai dilirik sebagai destinasi aktivitas olahraga.
Namun di sisi lain, geliat tersebut juga menuntut keseriusan pemerintah daerah, khususnya dalam pengawasan izin dan tata kelola industri olahraga yang mayoritas digerakkan pihak swasta.
Deddy mengakui, tarif sewa lapangan padel yang berkisar Rp250 ribu hingga Rp275 ribu per jam masih terasa mahal bagi sebagian warga lokal.
Namun harga itu, menurutnya, sebanding dengan biaya investasi sarana olahraga yang tidak kecil.
“Bagi orang Tasik mungkin belum tentu worth it. Tapi sarana olahraga seperti ini memang butuh modal besar,” katanya.
Baca Juga:Alhamdulillah! Gaji ASN dan Guru Mulai Cair, Pemkot Tasikmalaya Janji TPG-THR Dibayar Besok KamisTunjangan Guru PAI Kota Tasikmalaya Masih Tertahan, AGPAII Sebut Masalah Sinkronisasi Kewenangan
Karena itu, Disporabudpar mendorong agar olahraga padel di Kota Tasikmalaya segera diwadahi secara lebih terstruktur, termasuk melalui asosiasi resmi.
Asosiasi dinilai penting untuk mengatur standar sarana-prasarana, pengelolaan fasilitas swasta, sekaligus memastikan ekosistem industri olahraga berjalan sehat—bukan liar.
“Padel ini harus diwadahi. Jangan sampai tumbuh cepat tapi regulasinya ketinggalan. Asosiasi bisa mengatur agar swasta jalan, masyarakat juga dapat akses,” bebernya.
Isu perizinan pun menjadi sorotan.
Deddy menegaskan, meski pemerintah daerah terbuka terhadap investasi, seluruh pelaku usaha tetap wajib menempuh prosedur izin sesuai aturan.
Tidak boleh ada jalan pintas, apalagi abu-abu.
“Ini urusan investasi, jadi perizinan harus dilalui. Kita saklek soal aturan, tapi juga wajib mengawal supaya investor merasa nyaman,” tegasnya.