TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya menyatakan siap menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait keterbukaan anggaran hingga ke tingkat paling bawah.
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menegaskan, informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dikemas dalam bentuk konten media sosial yang mudah dipahami masyarakat.
Kebijakan transparansi tersebut berawal dari surat edaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ditujukan kepada para bupati, wali kota, camat, kepala desa, hingga lurah di seluruh Jawa Barat. Surat edaran itu menginstruksikan agar anggaran belanja pemerintah di setiap tingkatan diumumkan secara terbuka kepada publik melalui berbagai platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya.
Baca Juga:Kuota Dibeli Tapi Hangus Karna Dibatasi Masa Aktif, Masyarakat Priangan Timur Mengaku RugiPesan Kapolres Faruk Rozi: Menjaga Tasikmalaya, Menjaga Hati!
Melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran publik dan capaian kinerja pemerintah.
“Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini pemerintah provinsi jawa barat megeluarkan suart edaran ditujukan untuk para bupati walikota, camat, kepala desa, kelurahan di seluruh Provinsi Jawa barat. Isi surat edaran itu adalah anggaran belanja pemerintah di semua tingkatana, provinsi, kabupaten kota, kelurahan desa untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik Youtube,Facebook, maupun Instagram serta perangkat media sosial lainnya agar diketahui publik secara terbuka. Dalam setiap bulan kita wajib untuk menyamapaikan capaian kinerja yang dilakukan sehingga publik bisa menilai dan merasakan apa yang kita lakukan setiap waktu,” jelas Dedi.
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat sejalan dengan semangat keterbukaan yang ingin dibangun pemerintah daerah. Menurutnya, transparansi anggaran akan lebih efektif jika disampaikan melalui konten yang dekat dengan keseharian masyarakat.
“Menurut saya itu suatu hal yang baik ya. Transparansi keuangan ini menjadi hal yang utama, apalagi kita bicara APBD. Dengan APBD ini kan memang sumbernya dari masyarakat, dari warga,” ujar Viman saat diwawancarai, Selasa (6/1/2026).