TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penanganan kasus dugaan pemerasan dalam proyek pengadaan hewan kurban Idul Adha 2025 di Kabupaten Tasikmalaya masih terus berproses di kepolisian. Saat ini, penyidik Polres Tasikmalaya masih menunggu konfirmasi dari Polda Jawa Barat untuk pelaksanaan gelar perkara.
Kasat Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Budiarta, membenarkan bahwa perkara tersebut belum dihentikan dan masih dalam tahap penanganan. Ia menyampaikan, gelar perkara direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat setelah mendapat persetujuan dari pihak Polda.
“Kasusnya masih dalam proses. Saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari Polda Jawa Barat untuk pelaksanaan gelar perkara di Polda,” ujar AKP Ridwan singkat.
Baca Juga:Sekda Kabupaten Tasikmalaya Jadi Staf Ahli, Bupati Lakukan Rotasi dan Mutasi 24 PejabatGP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam Zona
Kasus ini bermula dari laporan dugaan pemerasan yang menyeret nama Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin. Laporan tersebut dilayangkan ke Polres Tasikmalaya oleh seorang kontraktor melalui kuasa hukumnya, Firman Nurhakim, pada Senin, 11 Agustus 2025.
Kasus itu mencuat setelah pemenang tender pengadaan hewan kurban melalui sistem e-katalog dengan nilai proyek mencapai Rp4,25 miliar. Proyek tersebut mencakup pengadaan 250 ekor domba, 100 ekor sapi, serta dua ekor sapi jumbo untuk kebutuhan Idul Adha 2025.
Dugaan pemerasan terjadi setelah ditetapkan sebagai pemenang tender. adanya sejumlah permintaan di luar kontrak yang dinilai memberatkan dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Saat itu diminta menyerahkan uang sebesar Rp50 juta dengan alasan kompensasi penetapan titik Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL). Selain itu, ada juga permintaan penyediaan hewan kurban tambahan di luar spesifikasi kontrak.
Selain itu, diduga diminta menyerahkan dana sebesar tiga persen dari total nilai proyek atau sekitar Rp126 juta, yang disebut-sebut akan diberikan kepada bupati.
Seiring berjalannya waktu, desakan agar kasus dugaan persoalan hewan kurban ini segera dituntaskan kembali menguat. Setelah sebelumnya menjadi sorotan Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, kini tuntutan kepastian hukum datang dari Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT).
KMRT menilai penanganan perkara tersebut terkesan berlarut-larut dan belum menunjukkan kejelasan, meskipun kasus ini telah menjadi perhatian publik sejak beberapa bulan terakhir. Mereka mendesak aparat penegak hukum agar bersikap tegas, transparan, dan profesional.