Ia mengingatkan, jika orientasi kebijakan anggaran terus dibiarkan tanpa koreksi, potensi gejolak sosial bukan hal yang mustahil.
“Ukuran keberpihakan pemerintah bukan pada besarnya tunjangan aparatur, tetapi pada sejauh mana negara hadir dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (firgiawan)