TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Anggaran sudah mendarat, kas daerah tercatat penuh, tetapi hak belum sepenuhnya berpindah tangan.
Itulah potret awal tahun 2026 di Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya.
Data pada laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kota Tasikmalaya hingga Minggu (4/1/2026) rata-rata telah mencapai 100 persen.
Rinciannya, Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi 100 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 96,73 persen, dan DAK nonfisik 92,34 persen.
Baca Juga:Ramai Skema, Sepi Ketuntasan: PAD Parkir Kota Tasikmalaya Terus Dikejar Walaupun Masih BerceceranIstri Wakil Wali Kota Tasikmalaya Mundur dari PKK, ini Alasannya
Namun di lapangan, cerita tak sesederhana grafik. Hal itu pun menjadi tanda tanya besar. Ada apa dengan keuangan Pemkot Tasikmalaya?
Sejumlah kewajiban masih tertahan, mulai dari pembayaran pekerjaan pihak ketiga 2025 yang menyeberang tahun, gaji ASN dan PPPK, hingga Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang belum juga cair.
Sumber terpercaya di lingkungan PGRI Kota Tasikmalaya mengungkapkan, kegelisahan guru bukan soal gaji pokok, melainkan hak TPG tahun 2025 yang hingga kini belum diterima.
“Sekadar diketahui bukan hanya soal gaji, tapi Hak TPG tahun 2025. Di kabupaten/kota lain sudah, di Kota Tasikmalaya belum,” ujar sumber tersebut, Minggu (4/1/2026).
Para guru bahkan disebut sudah mengetahui dana TPG masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Informasi itu bukan sekadar kabar burung, sebab guru dapat mengakses langsung data RKUD melalui tautan resmi.
Kondisi serupa juga dialami PPPK yang haknya belum sepenuhnya tersalurkan.
PGRI Kota Tasikmalaya pun telah menerima permohonan advokasi dari para guru, setelah mereka menunaikan kewajiban profesinya.
Baca Juga:Operasi Pencarian Bocah Tenggelam di Kota Tasikmalaya Dihentikan, Posko DibubarkanCegah Bencana Iklim, Gerindra Luncurkan Gerakan Tanam 1.000 Pohon di Kota Tasikmalaya
Kini, yang dipertanyakan adalah di mana simpul keterlambatan itu berada? apakah di tingkat pengajuan Dinas Pendidikan atau tindak lanjut di internal Pemkot.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mengakui persoalan tersebut tengah dibahas serius.
Ia menyebut telah menggelar rapat pada Jumat (2/1/2026) lalu di ruangan kerjanya untuk merumuskan strategi penyelesaian.
“Kita sudah punya strategi tertentu yang insyaallah dijalankan secara terukur dan terencana, win-win solution bagi semua. Ini terkait peta fiskal dan kemampuan fiskal,” ujarnya, Minggu (3/1/2026) kepada wartawan.
Menurut Viman, yang ditemui usai menghadiri kegiatan penanaman pohon Partai Gerindra di area Bale Kota, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya.