Kritik tersebut lalu melebar ke realitas politik yang lebih luas.
Acong mempertanyakan nasib rakyat jika kekuasaan justru dikelola oleh mereka yang belum selesai berdamai dengan empati.
“Lalu bagaimana nasib masyarakat kalau Wali Kota, Bupati, Gubernur, Presidennya tidak paripurna? Inilah wajah politik kita hari ini,” terangnya.
Ia menyoroti dalih klasik yang kerap dipakai untuk membela pemimpin: pemimpin juga manusia biasa.
Baca Juga:TPG Guru dan Utang Belanja Jadi Sorotan Awal Tahun, BPKAD Kota Tasikmalaya Dipanggil Wali KotaSedekah Jumat Al-Mumtaz, Ribuan Nasi Box Disalurkan untuk Warga Kota Tasikmalaya
Menurut Acong, kalimat itu sering menjadi tameng untuk menutupi cacat yang seharusnya tak layak ditoleransi.
“Masalahnya bukan karena mereka manusia biasa. Masalahnya karena proses politiknya luar biasa kotor,” tambahnya.
Acong menilai, banyak pejabat lahir bukan dari kualitas, melainkan dari transaksi.
“Banyak pemimpin dipilih bukan karena layak, tapi karena uang, kekayaan, dan berbagai pelanggaran demi obsesi kekuasaan,” katanya.
Bagi Acong, seni dan kebudayaan adalah ruang paling jujur untuk menguji kepemimpinan.
Seni tak bisa dibohongi dengan baliho, tak bisa ditaklukkan dengan pidato. Ketika seni diabaikan, yang dipertaruhkan bukan agenda budaya, melainkan cara seorang pemimpin memandang warganya: sebagai manusia, atau sekadar angka.
Kritik ini menjadi peringatan keras bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi administratif.
Baca Juga:Polres Tasikmalaya Kota Konsolidasi Internal: Puluhan Personel Naik Pangkat, Jabatan Kunci BergantiPagi Hari Awal Tahun Tanpa di Meja Dinas, ASN Kota Tasikmalaya Diajak Lari
Di Kota Tasikmalaya, jabatan seharusnya menjadi puncak kematangan kemanusiaan—bukan sekadar kursi empuk yang aman dari kritik.
Sebab kota ini tak kekurangan pejabat. Yang langka adalah manusia paripurna. (ayu sabrina barokah)