Ia memperkirakan, dengan melihat kondisi keuangan daerah, pembayaran utang belanja bisa dilakukan pada akhir Januari 2026.
Sementara itu, realisasi belanja yang belum sepenuhnya terlapor berasal dari BLUD dan Dinas Pendidikan, khususnya dana BOS. Jika seluruh data masuk, realisasi belanja disebut bisa menembus angka 92 persen.
Awal tahun pun menjadi pengingat: di balik persentase dan grafik, ada hak ASN, PPPK, guru, dan pihak ketiga yang menunggu.
Baca Juga:Sedekah Jumat Al-Mumtaz, Ribuan Nasi Box Disalurkan untuk Warga Kota TasikmalayaPolres Tasikmalaya Kota Konsolidasi Internal: Puluhan Personel Naik Pangkat, Jabatan Kunci Berganti
Anggaran boleh terbaik di atas kertas, tapi publik menagih satu hal sederhana—tepat waktu dan tuntas dibayarkan. (rezza rizaldi)
