CIAMIS, RADARTASIK.ID – Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis menyoroti kekosongan jajaran direksi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Galuh Perdana bidang pertanian sepanjang tahun 2025.
Kekosongan tersebut terjadi setelah Direktur Utama Mohammad Indra Gunawan dan Direktur Operasional Herdiana mengundurkan diri, sehingga aktivitas usaha perusahaan daerah itu praktis terhenti.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis, Awan Setiawan, menegaskan bahwa kondisi tanpa direksi ini sudah berlangsung sejak pembahasan KUA-PPAS 2026.
Baca Juga:GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam ZonaAnggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aldira Yusup Soroti Penutupan Tambang Emas: WPR Belum Dirasakan Rakyat!
Akibatnya, tidak ada perwakilan dari Perumda Galuh Perdana yang hadir dalam pembahasan tersebut, dan DPRD tidak mengetahui perkembangan kinerjanya.
“Pemerintah Daerah Ciamis harus segera melakukan evaluasi selaku pemilik Perumda Galuh Perdana,” ujar Awan kepada Radar, Jumat (2/1/2026).
Ia menekankan, setelah evaluasi dilakukan, pemerintah harus segera mengisi kembali jajaran direksi dengan memperhatikan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang dipilih.
“Pemilihan penetapan personel merupakan bagian yang penting. Harus punya pengalaman di bidang usaha dan jangan hanya melihat gelar, tetapi keahlian yang menjadi landasan utama,” tegasnya.
Awan menilai, keberadaan Perumda Galuh Perdana masih sangat dibutuhkan untuk menunjang program ketahanan pangan, sejalan dengan program strategis nasional yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto.
“Perumda Galuh Perdana ini masih sangat diperlukan, karena belum ada BUMD yang mampu menangani bidang pertanian, padahal potensi Ciamis sangat besar,” katanya.
Sementara itu, Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Ciamis, Heri Budi Susanto, membenarkan bahwa hingga akhir 2025 Perumda Galuh Perdana belum dapat beroperasi kembali akibat kekosongan direksi.
Baca Juga:Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Salurkan 2.500 kWh Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu di TasikmalayaAnggota DPRD Jabar Arip Rachman Lakukan Pengawasan Pemerintahan dengan Temu Warga: Pajak Kembali untuk Rakyat
Pemerintah, kata dia, kini sedang melakukan penataan internal untuk menghidupkan kembali perusahaan tersebut.
“Sementara ini kita sedang melakukan pembenahan dan perbaikan terlebih dahulu struktur kepengurusan Perumda Galuh Perdana. Sebab, pada saat menjabat memang kondisinya sudah kosong, jajaran direksi pada keluar, bagaimana bergeraknya,” ujarnya kepada di ruang kerjanya, Selasa (30/12/2025).
Heri menambahkan, akibat kondisi ini, Perumda Galuh Perdana belum bisa terlibat dalam program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan.