TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Nama itu sering muncul. Bukan di papan proyek. Bukan pula di baliho keberhasilan. Tapi di obrolan warung kopi, grup WhatsApp, dan spanduk yang entah siapa membiayainya.
Hendra Budiman. Kepala Dinas PUTR.
Aneh. Tahun ini proyek di dinasnya justru cenderung kecil. Tidak ada mega proyek. Tidak ada paket jumbo yang bisa membuat kontraktor mendadak rajin salat tahajud. Anggaran biasa-biasa saja. Bahkan bisa dibilang “aman”.
Tapi namanya justru ramai. Saya jadi bertanya-tanya: apa yang sedang diributkan?
Baca Juga:Pasal-Pasal Tetangga Nyusahin, Regulasi Hukum di Balik Pagar Rumah!Ciamis Membuktikan: Dari Komitmen Jadi Prestasi, Rp24 Miliar Kembali untuk Rakyat!
Kalau tidak ada proyek besar, biasanya juga tidak ada keributan besar. Karena dalam dunia pengadaan, suara paling keras biasanya datang dari nilai kontrak. Semakin besar nilainya, semakin bising suaranya.
Namun ini terbalik. Isunya macam-macam. Ada yang bilang soal “menggerakkan kelompok tertentu”. Ada pula yang menyebut soal “tameng”. Bahasa yang halus tapi maknanya keras. Sayangnya, semua berhenti di kata “katanya”.
Tidak ada dokumen. Tidak ada angka. Tidak ada skema yang bisa dijelaskan di papan tulis. Yang ada hanya bisik-bisik.
Beberapa waktu lalu, memang sempat ada laporan ke Kejati Jawa Barat. Tuduhannya berat: dugaan monopoli proyek.
Kata “monopoli” ini juga menarik. Karena kalau proyeknya kecil-kecil, yang dimonopoli itu apa?
Aspal beberapa meter?
Drainase sekian ratus juta?
Atau sekadar jadwal kerja?
Kasusnya pun begitu. Timbul. Tenggelam. Seperti batu dilempar ke kolam keruh. Riaknya sebentar, lalu air kembali diam.
Tidak ada penetapan. Tidak ada kelanjutan yang bisa diikuti publik. Semuanya menggantung. Menggantung terlalu lama.
Baca Juga:Refleksi Pergantian Tahun: Memoles Kembali Kaca Partai Politik yang Mulai Buram!Sepanjang 2025, Kejari Garut Setor Ke Kas Negara Hingga Rp 2 miliar Lebih
Lalu muncullah spanduk-spanduk. Di sudut jalan. Di pagar. Kadang muncul malam hari. Paginya difoto. Siangnya viral. Sorenya hilang. Besoknya hujan turun. Spanduk lenyap. Kritik ikut hanyut.
Polanya berulang. Kalau ini murni soal penegakan hukum, mestinya arahnya jelas.
Kalau ini soal kontrol publik, mestinya konsisten. Kalau ini soal moral, mestinya berani terbuka.
Tapi kalau semuanya hanya muncul sebentar lalu menghilang, orang wajar bertanya: ini soal proyek atau soal perasaan?