Beberapa perangkat daerah tercatat sudah menunjukkan capaian tinggi, seperti Disdukcapil dengan realisasi belanja 96,88 persen dan Kecamatan Indihiang 95,92 persen.
Namun masih ada pula yang belum mencapai harapan, di antaranya Kecamatan Cihideung 88,23 persen, Diskominfo 88,02 persen, serta Dinas Sosial (Dinsos) yang baru mencapai 74,58 persen.
Tedi menjelaskan, rendahnya realisasi belanja ini tidak bisa dilihat semata dari sisi keuangan.
Baca Juga:Di Perum Melati Mas Kota Tasikmalaya, 67 Anak Menjaga Cahaya Al-qur’an Dari Madena TahfizhJasa Usaha Sudah Tancap Gas, Retribusi Kota Tasikmalaya Masih Jalan Santai di 60 Persen
Perlu disandingkan dengan progres fisik kegiatan yang menjadi kewenangan bagian pembangunan.
“Bisa jadi pekerjaannya sudah selesai, tapi SKPD masih dalam proses pengusulan pencairan. Bisa juga sudah diusulkan ke BPKAD, tapi karena akhir tahun dan pengajuan banyak, masih dalam antrean proses. Atau kemungkinan ketiga, sudah proses dan tinggal menunggu pencairan,” paparnya.
Ia juga menyinggung faktor dana transfer dari pusat yang belum sepenuhnya cair.
Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, menurutnya, masih tersisa sekitar tujuh miliar rupiah yang belum diterima.
“Informasinya besok (hari ini, Red) cair. Kalau itu masuk, sedikit lega untuk membayar kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan juga dari PAD bisa terus digenjot supaya teman-teman yang sudah melaksanakan pekerjaan bisa segera dibayar,” pungkas Tedi. (rezza rizaldi)