TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Pemerintah Kota Tasikmalaya mencatat realisasi pendapatan daerah hingga Selasa 23 Desember 2025 telah mencapai 95,60 persen.
Namun, di sisi lain, realisasi belanja masih tertahan di angka 85,22 persen, menyisakan pekerjaan rumah bagi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjelang tutup tahun anggaran.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya, Tedi Setiadi, mengatakan bahwa secara umum kinerja pendapatan sudah berada di jalur yang cukup baik.
Baca Juga:Di Perum Melati Mas Kota Tasikmalaya, 67 Anak Menjaga Cahaya Al-qur’an Dari Madena TahfizhJasa Usaha Sudah Tancap Gas, Retribusi Kota Tasikmalaya Masih Jalan Santai di 60 Persen
Dari total target pendapatan, hanya tersisa sekitar 4,4 persen yang belum terealisasi.
“Per tanggal 23 hari ini, realisasi pendapatan kita sudah 95,60 persen. Jadi tinggal sekitar 4,4 persen lagi,” ujar Tedi kepada Radar.
Ia menjelaskan, terdapat sekitar sembilan SKPD penghasil yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah, di antaranya BPKAD, Dinas Ketahanan Pangan, Dispora Budpar, Bapenda, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Indag.
Dari sisi capaian, BPKAD menjadi SKPD dengan realisasi tertinggi yakni 99,84 persen.
Disusul Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Perkebunan (DKP3) sebesar 99,08 persen dan Dispora Budpar 98,73 persen. Bapenda dan Dinas PUTR juga sudah berada di atas 92 persen.
Namun demikian, Tedi mengakui masih ada empat SKPD penghasil yang realisasi pendapatannya belum mencapai 80 persen.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) baru mencapai 79,60 persen, Dinas Kesehatan (Dinkes) 68,63 persen, Dinas Perhubungan (Dishub) 68,17 persen, dan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan (DiskopUMKMPerindag) masih di angka 59,24 persen.
Baca Juga:Parkir Tanpa Karcis di Kota Tasikmalaya Dievaluasi, Tarif Rp3.000 Masih Kalah Sama Rp2.000Relokasi UMKM atau Isolasi Dagang? Jalan HZ Mustofa Jadi Ujian Kebijakan di Kota Tasikmalaya
“Empat dinas ini masih di bawah 80 persen. Maka dari itu kami mohon untuk bekerja lebih keras lagi, karena waktu kita tinggal sekitar tujuh sampai delapan hari. Mudah-mudahan bisa dikejar,” tegasnya.
Menurut Tedi, sebenarnya bukan hanya SKPD yang masih rendah realisasinya yang perlu melakukan percepatan.
Bahkan SKPD yang sudah mendekati 100 persen pun diharapkan bisa menembus target atau bahkan melampaui target.
“Pendapatan ini kan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sangat ditunggu untuk membayar kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan,” katanya.
Sementara itu, dari sisi belanja daerah, realisasinya masih tertahan di angka 85,22 persen.
Artinya, masih ada sekitar 14,78 persen anggaran belanja yang belum direalisasikan oleh SKPD.