Bagaimana caranya agar seleksi kadis benar-benar terasa fair? Jawabannya sebenarnya klasik. Tapi justru karena klasik, sering dilupakan.
Pertama, transparansi. Publik tidak perlu tahu nilai detail. Tapi publik perlu tahu logika di balik keputusan. Mengapa si A cocok di sini, bukan di sana. Mengapa si B gugur, bukan karena siapa, tapi karena apa.
Kedua, keberanian membagi panggung. Mengorbitkan pegawai bukan berarti mengulang aktor yang sama. Justru seni kepemimpinan ada pada kemampuan menemukan bintang yang belum bersinar.
Baca Juga:Polisi Perketat Patroli di Lokasi Objek Wisata Kota TasikmalayaFormatur Sudah Ada, Ketua Belum Jelas: Musda PAN Kota Tasikmalaya Berakhir Deadlock
Ketiga, jarak profesional. Sekda harus terlihat—dan terasa—berjarak dari segala tuduhan selera pribadi, titipan, atau preferensi tertentu.
Dalam birokrasi, jarak itu penting. Terlalu dekat, rawan disalahpahami. Terlalu jauh, kehilangan kendali. Di situlah seni seorang Sekda diuji.
Baperjakat dan Komite Talenta bukan panggung kekuasaan. Ia seharusnya menjadi laboratorium keadilan.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa yang duduk di kursi kadis. Tapi kepercayaan ASN dan publik bahwa sistem ini masih layak dipercaya.
Kalau tidak, wajar bila publik kembali mengucek mata. Dan bertanya pelan-pelan: ini manajemen talenta, atau manajemen kenyamanan? (red)