TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Peringatan Hari Ibu ke-97 di halaman Bale Kota Tasikmalaya, Senin 22 Desember 2025, tidak sepenuhnya berhenti pada seremoni.
Di balik upacara resmi itu, tersaji potret relasi kuasa yang bertemu dalam satu ruang publik: antara peran keibuan, jabatan politik, dan struktur pemerintahan Kota Tasikmalaya.
Dua figur publik hadir dalam momentum tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Evi Silviani, dan putranya yang menjabat Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan.
Keduanya sama-sama politisi aktif.
Baca Juga:Hari Ibu Bukan Sekadar Seremoni, Rani Permayani Tekankan Integrasi Gender di Kota TasikmalayaSaat Kursi Kadis di Kota Tasikmalaya Antre pada Satu Nama: Komite Talenta, Komite Segalanya!
Karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan tak bisa dilepaskan dari konteks kekuasaan dan jabatan publik yang melekat.
Usai mengikuti upacara, Evi Silviani berbicara tentang makna peran ibu dalam mendidik anak.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab tersebut berlaku universal, tak terkecuali bagi dirinya.
“Untuk ibu-ibu yang lain sama saja. Kita sebagai ibu seyogyanya bisa mendidik anak-anak menjadi pribadi yang saleh dan salehah, kemudian mendukung, mendorong, serta mendoakan agar mereka mencapai cita-cita sesuai tuntunan agama, bangsa, dan negara,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Evi bukan hanya sebagai ibu dari wali kota, tetapi juga sebagai legislator yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ketika ditanya agenda DPRD Kota Tasikmalaya tahun 2026 terkait isu perempuan, Evi menegaskan komitmen politiknya sebagai wakil rakyat perempuan.
“Banyak. Saya sebagai perempuan dan wakil rakyat perempuan, terlebih berada di Komisi IV, wajib mengaspirasi kepentingan dan kebutuhan perempuan untuk meningkatkan harkat dan derajat perempuan agar bisa berdaya guna,” terangnya.
Baca Juga:Polisi Perketat Patroli di Lokasi Objek Wisata Kota TasikmalayaFormatur Sudah Ada, Ketua Belum Jelas: Musda PAN Kota Tasikmalaya Berakhir Deadlock
Posisi Evi di Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya memberi bobot politis pada pernyataan tersebut.
Di satu sisi, ia menyuarakan agenda representasi perempuan.
Di sisi lain, ia berada dalam lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi kebijakan eksekutif—termasuk kebijakan wali kota yang memiliki hubungan keluarga langsung dengannya.
Situasi ini menempatkan peran personal dan fungsi institusional dalam satu panggung yang sama.
Ketika disinggung soal beban sebagai ibu dari wali kota selama setahun terakhir, Evi mengakui adanya konsekuensi.