Ia menambahkan, saat ini sedang dilakukan penataan struktur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan agar lebih fokus pada pengembangan kurikulum, sehingga proses pencetakan SDM Kota Tasikmalaya dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra menekankan bahwa IPM sangat berkaitan erat dengan persoalan ekonomi dan kemiskinan.
Ia menjelaskan bahwa tiga indikator utama IPM meliputi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita.
Baca Juga:Ulang Tahun ke-65, Sudarsono dan Kota Banjar yang Terus Berjalan!ARWT Sampaikan Catatan Penting ke Wali Kota Tasikmalaya
“IPM itu tetap sangat terkait dengan masalah ekonomi. Walaupun rata-rata lama sekolah kita, kalau tidak salah, lebih baik dari provinsi,” tuturnya di lokasi yang sama.
Diky menilai seluruh sektor memang penting, namun pemerintah daerah harus menetapkan prioritas utama.
Menurutnya, kemiskinan menjadi salah satu faktor yang turut memicu persoalan sosial, termasuk kriminalitas.
Ia juga menyoroti validitas sistem pendataan IPM dan kemiskinan.
Diky mengaku telah menyampaikan permintaan pengecekan ulang data ke sejumlah instansi pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Pusdatin, dan BPS.
“Kami minta tolong di cross check tentang sistem pendataan. Karena bisa jadi sistem pendataannya masih mengundi,” tegasnya.
Menurut Diky, metode penilaian yang digunakan saat ini dikhawatirkan sudah menggunakan pola perkotaan sepenuhnya, sementara kondisi wilayah Kota Tasikmalaya masih memiliki karakteristik perdesaan.
“Kondisi Kota Tasik itu masih sebagian besar desa. Tiga kecamatan masih kotip, tujuh lainnya masih kabupaten. Yang dikhawatirkan sistem penilaian sudah pakai pola perkotaan, sementara kondisi riilnya belum sepenuhnya seperti itu,” pungkasnya. (rezza rizaldi)