“Ini harus menjadi prioritas. Apalagi sekarang beredar informasi bahwa Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR juga mengajukan pengunduran diri. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan,” katanya.
Politikus dari Fraksi PKB itu menilai, persoalan di Dinas PUPR semakin kompleks karena selain tidak memiliki kepala dinas definitif, kini salah satu kepala bidang strategis juga dikabarkan mundur.
“Padahal sektor ini adalah program prioritas bupati. Karena itu, wajar jika kami mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah,” tegasnya.
Baca Juga:GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam ZonaAnggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aldira Yusup Soroti Penutupan Tambang Emas: WPR Belum Dirasakan Rakyat!
Asep mendesak agar kedua jabatan kepala dinas tersebut segera diisi, karena pejabat pelaksana tugas memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan strategis.
“Kalau ingin program berjalan akuntabel dan maksimal, jabatan kepala dinas harus segera diisi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya, Drs H Iing Farid Khozin MSi menjelaskan bahwa pengisian dua jabatan kepala dinas dan satu asisten daerah akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau open bidding.
“Saat ini prosesnya sedang berjalan. Pengumuman dan pendaftaran dilakukan melalui situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN),” kata Iing.
Iing menambahkan, seleksi terbuka tersebut bersifat nasional, sehingga tidak hanya ASN dari Kabupaten Tasikmalaya yang dapat mendaftar, melainkan juga ASN dari daerah lain yang memenuhi persyaratan.
“Siapa pun ASN yang memenuhi kualifikasi dapat mengikuti seleksi, tidak terbatas dari internal Kabupaten Tasikmalaya saja,” pungkasnya. (ujg)