“Soal kualitas kepemimpinan, sulit dibandingkan. Mau dipilih langsung atau tidak langsung, kita tidak pernah tahu hasil akhirnya seperti apa,” tambahnya.
Diky mengakui, dari sisi efisiensi dan potensi minimnya konflik di masyarakat, pemilihan melalui DPRD bisa memiliki keunggulan.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya kualitas anggota DPRD sebagai pihak yang diberi mandat memilih kepala daerah.
Baca Juga:DKK Kota Tasikmalaya Satukan Seni dan Budaya, Bidik Generasi Z Lewat Kolaborasi KekinianPulang Dini Hari, Dua Pelajar di Kota Tasikmalaya Diduga Jadi Korban Pengeroyokan Geng Motor
“Kalau dipilih oleh DPRD, berarti pemilihan DPRD-nya juga harus berkualitas. Anggota dewan yang memilih kepala daerah harus punya kapasitas yang tepat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi risiko politik, terutama jika kapasitas DPRD belum memadai atau masih sarat kepentingan internal partai.
Menurut Diky, hal tersebut justru bisa melahirkan pemimpin yang tidak kompeten.
Terkait dampak terhadap hubungan provinsi dan daerah, Diky mengingatkan adanya potensi keberpihakan politik jika gubernur dan kepala daerah berasal dari partai yang berbeda.
“Yang dikhawatirkan, ketika gubernurnya dari partai A dan kabupaten atau kotanya dari partai B, bisa muncul keberpihakan politik. Idealnya, gubernur harus menjadi milik bersama dan mengoordinasikan semua daerah tanpa melihat partai,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa risiko tersebut dapat diminimalisasi jika sistem dan aturan dibuat jelas serta tidak didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. (rezza rizaldi)