Menurut Azmi, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, jarak antara rakyat dan pemimpin justru akan semakin jauh.
“Sekarang saja, setelah terpilih, mau mengadu juga susah. Apalagi kalau tidak dipilih langsung oleh rakyat,” katanya.
Hal senada disampaikan Wahyu Permana (27), penarik ojek online asal Sukamanah, Kecamatan Cipedes.
Baca Juga:Liputan Khusus Kepala Daerah Dipilih DPRD: Viman-Diky Soroti Konstitusi, Efisiensi, dan Risiko PolitikLiputan Khusus Kepala Daerah Dipilih DPRD: Kata Mantan Wali Kota Tasikmalaya, Hilangkan Threshold
Ia menilai pesta demokrasi memang membawa euforia, bahkan berkah sesaat. Namun konflik horizontal kerap muncul di tengah masyarakat.
“Warga yang benar-benar butuh biasanya diperhatikan saat kampanye saja. Setelah pilkada, ya kembali ke kehidupan nyata,” tuturnya.
Wahyu pun mempertanyakan jaminan kualitas kepemimpinan jika kepala daerah dipilih DPRD.
“Kalau dipilih DPRD, apa jaminannya lebih baik? Lebih bagus tetap dipilih masyarakat. Minimal kita bisa menuntut langsung kalau kebijakannya tidak sesuai,” tambahnya.
Kegelisahan serupa diungkapkan Eman Sulaeman (57), petani asal Tamansari.
Ia berharap rakyat tetap diberi ruang menentukan pemimpinnya sendiri.
“Kalau rakyat dijauhkan dari proses memilih, lama-lama kami hanya jadi objek kebijakan,” pungkasnya. (firgiawan)