“Kita berharap supaya masyarakat bia menjadi pemilih yang cerdas, terhindar dari politik uang dalam memilih pemimpin,” ujarnya.
Aktivis Demokrasi Arif Budiman juga menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan prinsip demokrasi karena tidak melibatkan pemilihan langsung oleh masyarakat.
“Jika wacana tersebut direalisasikan, tentu akan menciderai demokrasi dan potensi politik uang sangat rawan terjadi. Alangkah baiknya dikaji ulang hal itu,” tegasnya.
Baca Juga:Benarkah Ada Peran "Ketua Para Pemuda" di Balik Proyek Padel Bermasalah Kota Tasikmalaya!Jalan Panjang Unsil Tasikmalaya Menuju Fakultas Kedokteran Akan Dimulai!
Ia menilai wacana tersebut minim transparansi dan sarat kepentingan, terlebih mayoritas anggota DPRD merupakan perwakilan partai politik. Menurutnya, hal itu sangat disayangkan jika sampai benar-benar diterapkan.
Pandangan serupa disampaikan warga Banjar, Asep Yana. Ia menilai pemilihan langsung lebih efektif karena masyarakat dapat mengenal latar belakang calon pemimpin secara langsung.
“Hanya saja mekanisme pemilihan dan para calon pemimpin yang mencalonkan, harus memiliki integritas tinggi kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar pencitraan saja, tapi rill dalam hati,” tuturnya.
Menurutnya, memilih pemimpin yang benar-benar dicintai rakyat bukan perkara mudah, namun calon pemimpin harus dekat dan memahami kebutuhan masyarakat. Jika hal tersebut terpenuhi, masyarakat akan mengikuti arahannya karena pemimpin merupakan figur publik yang dapat menjadi panutan. (Anto Sugiarto)