CIAMIS, RADARTASIK.ID – Layanan makan bergizi gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Sehat Mutiara Baregbeg, Jalan Raya Ciamis–Kawali, mendadak terhenti sejak awal Desember 2025.
Penghentian ini dipastikan bukan akibat dugaan keracunan, melainkan karena masalah internal yang melibatkan Kepala SPPG, yayasan, dan mitra pemilik fasilitas.
Koordinator SPPG Wilayah Kabupaten Ciamis, Eggy Armand Ramdani, membenarkan bahwa dapur tersebut belum bisa kembali beroperasi.
Baca Juga:GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam ZonaAnggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aldira Yusup Soroti Penutupan Tambang Emas: WPR Belum Dirasakan Rakyat!
“Betul SPPG Dapur Sehat Mutiara berhenti sampai waktu belum ditentukan. Karena ada masalah internal,” katanya kepada Radar, Kamis (11/12/2025).
Upaya penyelesaian sudah dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak terkait. Namun dua kali pertemuan yang difasilitasi Forkopimcam Baregbeg belum menghasilkan titik temu.
“Permasalahan internal tersebut pernah didudukkan bersama dengan difasilitasi dua kali pertemuan bersama Forkopimcam Baregbeg. Namun belum ada kata sepakat,” ujarnya.
“Bisa pengajuan pelayanan MBG kembali ketika mereka sudah ada sepakat,” tambahnya.
Di lapangan, aktivitas dapur telah berhenti hampir dua pekan. Seorang anggota SPPG Dapur Sehat Mutiara yang enggan disebutkan namanya menyebut penghentian operasional berdampak langsung pada ribuan porsi MBG serta puluhan relawan.
“Karena belum melakukan operasional pun sebanyak lebih 3.000 MBG dan 47 relawan MBG berhenti sudah hampir dua minggu lalu,” ujarnya.
Ia berharap dapur segera beroperasi kembali. “Supaya relawan bisa bekerja dan siswa mendapatkan MBG,” katanya.
Baca Juga:Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Salurkan 2.500 kWh Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu di TasikmalayaAnggota DPRD Jabar Arip Rachman Lakukan Pengawasan Pemerintahan dengan Temu Warga: Pajak Kembali untuk Rakyat
Mitra Dapur Mutiara Baregbeg, Ridwan Rulistiawan, menegaskan pihaknya sudah mengikuti proses mediasi di kecamatan, tetapi tidak ada kesepakatan.
Ridwan menjelaskan, pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait rencana pemindahan yayasan SPPG dan mendapat dukungan administratif.
“Namun, dalam rencana pemindahan yayasan tersebut ada kendala yang muncul yaitu penghentian pelayanan dapur,” ujarnya.
Ridwan menyoroti persoalan yang muncul karena dapur sebelumnya berada di bawah yayasan lain. Ketika mitra hendak menggunakan yayasan baru, justru Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) diduga menolak.
“Akibat dugaan penolakan SPPI tersebut untuk pencairan dana untuk pelayanan MBG terganggu. Karena untuk beroperasi dapur, ini memerlukan tanda tangan dari SPPI,” katanya.