TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan,, mengakui pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tasikmalaya di tahun ini mengalami penurunan.
Kondisi itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menyusun strategi fiskal tahun anggaran 2026.
Menurut Viman, penurunan PAD tidak bisa dilepaskan dari berkurangnya transfer ke daerah (TKD) serta perubahan arah kebijakan dan penilaian pemerintah pusat terhadap daerah.
Baca Juga:Gotong Royong Menjawab Kekosongan Negara di Kabupaten Tasikmalaya: Cerita dari Kertaraharja dan PurwarahayuEnam DPC PDI Perjuangan Dilantik Serentak di Kota Tasikmalaya, Garut Menyusul?
Meski demikian, Pemkot Tasikmalaya menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kinerja indikator makro daerah.
“Memang PAD kita turun. Dengan TKD yang berkurang dan arah penilaian pusat yang berubah, maka optimalisasi PAD menjadi program prioritas,” kata Viman saat ditemui usai menghadiri Kick Off Meeting RKAPD tahun 2027 di Aula Bapelitbangda, Rabu 10 Desember 2025.
Ia menegaskan, indikator makro seperti stunting dan kemiskinan tidak semata-mata dipengaruhi program APBD kota, melainkan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai akan memberi dampak signifikan terhadap penurunan stunting di Kota Tasikmalaya.
“Dulu mungkin hanya program kota atau daerah saja. Sekarang dengan MBG, intervensinya jauh lebih besar karena menyasar ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Itu pasti berpengaruh pada angka stunting,” terangnya.
Begitu juga dengan upaya pengentasan kemiskinan.
Menurut Viman, bantuan sosial dari pemerintah pusat, seperti BLPS dan PKH, ditambah program daerah untuk miskin ekstrem, akan turut mempengaruhi capaian indikator kemiskinan.
Sementara itu, untuk meningkatkan PAD pada 2026, Pemkot Tasikmalaya akan fokus pada optimalisasi retribusi dan pajak daerah.
Baca Juga:Kasus Perundungan Remaja Perempuan di Kota Tasikmalaya, Empat Terduga Pelaku Resmi Jadi TersangkaKejar-kejaran di Jalan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya, Polisi Amankan Remaja Bersenjata
Penataan parkir menjadi salah satu prioritas, yang akan diiringi dengan penerapan digitalisasi secara bertahap.
“Kita mulai dari tata kelolanya dulu. Juru parkirnya ditata, lalu ke arah digitalisasi,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pemutakhiran data wajib pajak serta penyesuaian kebijakan pajak tanpa memberatkan masyarakat.
Optimalisasi aset daerah pun menjadi perhatian utama, mengingat nilai aset Pemerintah Kota Tasikmalaya mencapai sekitar Rp7 triliun.
“Jumlah aset kita ratusan. Ini harus dioptimalkan, baik yang dipantau kelurahan maupun oleh kami. Bisa melalui skema BOT atau KPBU, kita lihat peluangnya,” tukas Viman.
