TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi penurunan pendapatan daerah pada 2026.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya, Dr. Drs. H. Tedi Setiadi, M.Pd, mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal daerah tertekan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Ia menjelaskan, koreksi dana transfer dari pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp235 miliar.
Baca Juga:Gotong Royong Menjawab Kekosongan Negara di Kabupaten Tasikmalaya: Cerita dari Kertaraharja dan PurwarahayuEnam DPC PDI Perjuangan Dilantik Serentak di Kota Tasikmalaya, Garut Menyusul?
Sementara dari pemerintah provinsi mengalami penurunan sekitar Rp11,5 miliar hingga Rp70 miliar.
Secara total, penurunan anggaran yang dialami Kota Tasikmalaya mendekati Rp253 miliar.
“Kondisi ini masih terus dibahas bersama Pak Wali Kota. Yang jelas, ada beberapa langkah yang akan kami fokuskan untuk 2026,” ujar Tedi saat ditemui di kantornya, Rabu 10 Desember 2025.
Langkah pertama yang disiapkan adalah digitalisasi pendapatan daerah.
Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Digitalisasi diharapkan mampu menekan kebocoran serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, BPKAD juga akan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah (BMD).
Tedi menyebut, terdapat sejumlah aset yang selama ini belum memberikan kontribusi sama sekali terhadap pendapatan daerah.
Di antaranya aset tanah di kawasan Gunung Ticau, Mitra Batik, serta lahan di depan Mega M.
Baca Juga:Kasus Perundungan Remaja Perempuan di Kota Tasikmalaya, Empat Terduga Pelaku Resmi Jadi TersangkaKejar-kejaran di Jalan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya, Polisi Amankan Remaja Bersenjata
“Selama ini total loss. Ke depan akan kita sewakan atau dioptimalkan pemanfaatannya, termasuk aset yang selama ini digunakan masyarakat,” katanya.
Upaya lain yang dilakukan adalah investasi PAD jangka pendek.
Salah satu contoh yang sudah direncanakan pada tahun ini adalah lelang pengelolaan fasilitas toilet umum (WC) di sejumlah lokasi, seperti Pasar Cikurubuk.
Dari perhitungan di atas kertas, potensi pendapatan yang bisa diperoleh mencapai sekitar Rp400 juta.
BPKAD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID).
Tedi menyebut, Kota Tasikmalaya memiliki sejumlah prestasi, salah satunya TPID terbaik tingkat nasional, yang berpeluang mendatangkan tambahan dana transfer.
“Makanya kami mendorong seluruh SKPD untuk berprestasi, karena dari situlah peluang DID dan dana insentif bisa didapat,” bebernya.