TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Menurunnya kapasitas fiskal Kota Tasikmalaya kembali menuai sorotan.
Setelah sebelumnya dikritik pengamat karena dinilai belum menyentuh persoalan mendasar, kini giliran Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi angkat bicara.
Ia menegaskan, anjloknya APBD 2026 harus menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera berbenah secara menyeluruh.
Baca Juga:Gotong Royong Menjawab Kekosongan Negara di Kabupaten Tasikmalaya: Cerita dari Kertaraharja dan PurwarahayuEnam DPC PDI Perjuangan Dilantik Serentak di Kota Tasikmalaya, Garut Menyusul?
Heri menjelaskan, pada tahun anggaran 2025–2026 terjadi pengurangan signifikan pada skema Transfer ke Daerah (TKD), termasuk dana yang sebelumnya dikenal sebagai DID.
Dampaknya sangat terasa bagi fiskal daerah.
“Total transfer daerah kita, termasuk bantuan provinsi, sekitar Rp309 miliar. Akibatnya, APBD yang semula di PPAS mencapai Rp1,7 triliun, akhirnya disahkan hanya sekitar Rp1,4 triliun,” ujar Heri, Selasa 9 Desember 2025.
Namun menurutnya, penurunan APBD tidak semata-mata akibat kebijakan pemerintah pusat.
Faktor internal daerah, khususnya kinerja pendapatan asli daerah (PAD), dinilai masih bermasalah.
Ia menyoroti sejumlah pos PAD yang belum menunjukkan kinerja sehat.
Mulai dari retribusi sampah hingga parkir yang belum mampu memenuhi target dan masih rawan kebocoran.
“Target pendapatan harus realistis dan terjangkau. Di Kota Tasikmalaya ini, hampir tidak ada pos yang benar-benar mencapai target. Kebocoran masih banyak dan ini harus jadi bahan evaluasi serius. PAD kita harus sehat, jangan terus bergantung pada pusat,” tegas politisi PKS itu.
Selain pendapatan, Heri juga menilai kinerja pelayanan publik turut memengaruhi penilaian pemerintah pusat terhadap daerah.
Rendahnya kualitas layanan dinilai berimplikasi langsung pada berkurangnya bantuan dan transfer.
Baca Juga:Kasus Perundungan Remaja Perempuan di Kota Tasikmalaya, Empat Terduga Pelaku Resmi Jadi TersangkaKejar-kejaran di Jalan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya, Polisi Amankan Remaja Bersenjata
“Kinerja pelayanan publik harus ditingkatkan. Belanja pegawai juga mesti lebih efektif dan efisien. Transparansi perlu diperkuat, dan masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengawasan,” bebernya.
Ia menambahkan, DPRD mendorong Pemkot Tasikmalaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai faktor yang menyebabkan turunnya TKD, termasuk indikator penilaian kinerja yang menjadi syarat memperoleh bantuan pemerintah pusat.
“Kita harus banyak belajar dan mampu bertahan. Mudah-mudahan tahun ini kinerja bisa diperbaiki, sehingga tahun depan pemerintah pusat kembali memberi dukungan, terutama untuk program-program strategis,” tegas Heri.