Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya.Kebijakan yang tidak disiapkan secara matang justru menciptakan kebingungan massal. Alih-alih menjadi solusi, ia berubah menjadi komedi birokrasi.
Kelemahan koordinasi Dishub di era H Iwan membuka ruang kritik lebih luas. Minim perencanaan, Minim komunikasi, Minim tanggung jawab dan Maksimal kebingungan
Publik berharap, seorang kepala dinas tidak hanya memimpin rapat, tetapi memimpin sistem.
Baca Juga:Tim Futsal UIN SGD Bandung Punya DNA Juara, Tinggal Jaga Mental dan Kekompakan!Parkir di Kota Tasikmalaya Harusnya Digratiskan! Perwalkot yang Salah Tidak Layak Diterapkan
Karena urusan transportasi bukan sekadar kebijakan tertulis, tapi urusan ritme hidup warga kota. Dan ketika kebijakan muncul tanpa rencana, yang berantakan bukan hanya parkir—tetapi kepercayaan publik.
Kisah karcis gratis ini mungkin hanya satu episode. Namun ia memperlihatkan pola lama, birokrasi yang terburu-buru, pemimpin yang kurang tegas, dan kebijakan yang dipaksakan meluncur meski belum siap.
Harapannya sederhana: Jangan jadikan kota ini kelinci percobaan politik parkir.Karena warga tidak butuh kejutan, mereka butuh kepastian.
Jika kepala dinas tak memimpin dengan rencana matang, maka kota akan terus dihadapkan pada ironi: Parkir saja bisa chaos, apalagi urusan yang lebih besar. (red)