Aset yang akan dilelang mencakup tanah dan bangunan pabrik wood pellet PT Rona Niaga di Cimaragas seluas kurang lebih dua hektare, tanah dan bangunan seluas 630 meter persegi di Kelurahan Bintaro, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tanah seluas 513 meter persegi di Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, serta sejumlah benda bergerak bernilai ekonomis.
“Semua ini menggambarkan Kejari Ciamis serius dalam melaksanakan proses penegakan hukum yang berjalan secara konsisten dan terukur, mulai dari tahap awal pengumpulan data hingga pelaksanaan putusan pengadilan,” bebernya.
Dalam proses penyelesaian perkara, Kejari Ciamis juga tengah melakukan pelacakan aset milik terdakwa korupsi berupa tanah dan bangunan yang akan disita untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara sebelum dilakukan pelelangan.
Baca Juga:GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam ZonaAnggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aldira Yusup Soroti Penutupan Tambang Emas: WPR Belum Dirasakan Rakyat!
“Langkah ini menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa secara menyeluruh,” ucapnya.
Selain aspek penegakan hukum, Kejari Ciamis turut mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berlandaskan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Upaya ini, kata dia, sejalan dengan amanat Jaksa Agung Republik Indonesia yang menugaskan jajaran Kejaksaan untuk mendukung sektor pertanian melalui pendampingan pencapaian target swasembada pangan.
Dukungan itu, kata dia, diwujudkan melalui penanganan dugaan penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Ciamis, yang kini telah memasuki tahap penyelidikan.
“Penanganan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa program pemerintah di sektor pertanian berjalan tepat sasaran dan bebas dari praktik-praktik korupsi,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kejari Ciamis berharap fondasi yang telah dibangun sepanjang 2025 dapat memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi di tahun-tahun mendatang, sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, profesional, dan terpercaya dapat benar-benar terwujud. (riz)