Para pedagang akan diarahkan untuk memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) agar statusnya jelas sebagai PKL legal.
“Setelah terdata, kita fasilitasi Tanda Daftar Usaha. Selanjutnya akan ada pembinaan, termasuk sertifikat halal, higienitas, serta aspek kelayakan usaha lainnya,” tambah Sofyan.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan membatasi penambahan PKL baru di kawasan tersebut guna mencegah penumpukan dan menjaga kualitas penataan.
Prioritas diberikan kepada PKL warga Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Gotong Royong Menjawab Kekosongan Negara di Kabupaten Tasikmalaya: Cerita dari Kertaraharja dan PurwarahayuEnam DPC PDI Perjuangan Dilantik Serentak di Kota Tasikmalaya, Garut Menyusul?
“Fokus kami PKL Kota Tasikmalaya dulu. Setelah terinventarisasi, data ini menjadi dasar penataan dan pembinaan berkelanjutan. Target akhirnya jumlah PKL lebih terkendali, kualitas usaha meningkat, dan kawasan tetap tertib,” tegasnya.
Melalui kolaborasi lintas dinas dan komunikasi intensif dengan para pedagang, Pemkot Tasikmalaya berharap penataan PKL di jantung kota dapat berjalan tertib, manusiawi, dan berkelanjutan. (firgiawan)