Terkait anggaran penanggulangan bencana, Dodo mengaku belum mengetahui besaran anggaran untuk tahun 2026.
“Kalau di 2025, untuk penyiapan logistik, kita ada anggaran Rp 270 juta, ya bisa jadi buffer stock,” ungkapnya.
Sementara itu, Biaya Tak Terduga (BTT) di Kabupaten Pangandaran bersifat kedaruratan dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. “Kalau sekarangma gak ada, tapi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan nanti, kalau setiap ada bencana,” tuturnya.
Baca Juga:UIN SGD Bandung Perkasa di Regional Nasional, Bantai Atma Jaya 5–2 dan Sempurna di Grup B!SMPN 2 Kota Tasikmalaya: Dari Halaman Sekolah ke Panggung Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2025!
Dalam satu tahun terakhir, BPBD telah mengusulkan perbaikan terhadap tujuh bangunan rumah yang terdampak bencana alam kepada Dinas PUPR. Sementara itu, Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menyatakan penanggulangan bencana alam di Pangandaran telah dianggarkan, meski ia tidak mengingat besaran anggarannya. “Saya tidak ingat kalau untuk besaranya, tapi itu dianggarkan,” katanya.
Di tingkat warga, kekhawatiran terhadap bencana masih dirasakan. Supriati (50), warga Dusun Bojong, Desa Sukanagara, Kecamatan Padaherang, mengatakan banjir di wilayahnya saat ini sudah surut, namun kekhawatiran akan banjir susulan masih ada. “Banjir memang hampir terjadi setiap tahun, tapi itu sudah jadi hal yang biasa, kalau hujannya tidak lebat, tidak akan terjadi seperti (banjir) kemarin,” ungkapnya.
Ia mengaku tidak menuntut banyak kepada pemerintah terkait penanganan banjir. “Kalau menurut saya yang sudah tinggal di sinib bertahun-tahun, itu sulit, tapi misalkannmau diusahakan untuk diperbaiki, ya bagus,” katanya.
Saat banjir terjadi, ia memilih tidak mengungsi ke rumah tetangga atau saudara. “Saya gak ngungsi, bikin saunga aja ke tempat yang lebih tinggi, karena sudah biasa,” ucapnya. (Deni Nurdiansah)