TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Pemerintah Kota Tasikmalaya menguji kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi melalui Apel Kesiapsiagaan di Lapangan Bale Kota Tasikmalaya, Senin 8 Desember 2025.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan menegaskan, penanganan bencana tidak bisa hanya bertumpu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melainkan harus menjadi kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Penegasan itu disampaikan Viman sekaligus menanggapi masih rendahnya indeks kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam kajian risiko bencana.
Baca Juga:Kejar-kejaran di Jalan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya, Polisi Amankan Remaja Bersenjata Kasus Perundungan Remaja di Tasikmalaya, Kapolres: Empat Terduga Pelaku Masih Didalami
Menurutnya, tingginya potensi ancaman bencana di Kota Tasikmalaya menuntut kesiapsiagaan menyeluruh, baik dari sisi peralatan, sumber daya, hingga kesadaran publik.
“Penanganan kebencanaan itu tidak cukup jika hanya BPBD. Semua OPD harus siap dan punya reaksi cepat,” ujar Viman usai Apel.
Data kebencanaan sepanjang Januari hingga November 2025 menunjukkan Kota Tasikmalaya mencatat 957 kejadian bencana.
Jenis bencana didominasi cuaca ekstrem sebanyak 151 kejadian, longsor 52 kejadian, serta banjir 24 kejadian.
Total kejadian tersebut tersebar di 237 titik dan berdampak pada ribuan warga.
Di tengah tingginya angka kejadian, Viman menekankan pentingnya kesiapan armada dan peralatan sebagai langkah awal penanganan bencana.
Ia memastikan seluruh armada milik OPD telah dicek, mulai dari mobil pemadam kebakaran hingga ambulans.
Baca Juga:Dalam Hitungan Jam, Donasi Terkumpul Rp326 Juta! Tasik Santun Peduli Bencana Sumatera, Aceh dan PalestinaViral! Pasangan Ngamuk di Pinggir Simpang Nagarawangi Kota Tasikmalaya
“Armada di Kota Tasikmalaya sudah cukup memadai. Kekurangan pasti ada, tapi yang utama kita pastikan semua peralatan bisa berfungsi dengan baik,” terangnya.
Bahkan, Viman mengaku mencoba langsung mesin penyemprot mobil damkar untuk memastikan kelayakannya.
Beberapa peralatan yang belum optimal akan segera diperbaiki. Ia juga menegaskan ambulans harus dilengkapi peralatan penanganan medis awal.
Menanggapi rendahnya indeks kesiapan pemerintah dan masyarakat, Viman menyebut perbaikan harus dimulai dari perencanaan yang matang serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lengkap, mulai dari tahap prabencana hingga pascabencana.
“Kita dorong agar indeks kesiapan ini meningkat. Keberpihakan anggaran juga harus jelas,” bebernya.
Namun, ia mengakui dukungan anggaran tidak mungkin sepenuhnya ditopang APBD.
Kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dinilai penting, terutama untuk penanganan bencana berskala besar.