TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kabupaten Tasikmalaya masih berada di peringkat ketiga di Jawa Barat sebagai daerah dengan potensi bencana tinggi.
Potensi tersebut didominasi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi yang memicu longsor, banjir, kekeringan, dan bencana lainnya.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan status Siaga Bencana mulai 19 September 2025 hingga 30 April 2026, yang kemudian diikuti dengan keputusan siaga bencana dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Baca Juga:UIN SGD Bandung Perkasa di Regional Nasional, Bantai Atma Jaya 5–2 dan Sempurna di Grup B!SMPN 2 Kota Tasikmalaya: Dari Halaman Sekolah ke Panggung Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2025!
“Sudah diikuti oleh keputusan bupati juga, pernyataan bupati, bahwa Tasikmalaya siaga bencana. Keputusan bupatinya dari tanggal 10 Oktober 2025 sampai April 2026,” ujar Plt Kalak BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Roni Aks, kepada Radar, Jumat (5/12/2025).
Roni menjelaskan, menyikapi kondisi hidrometeorologi yang ekstrem, pemerintah daerah bersama Forkopimda membentuk posko terpadu.
Posko tersebut digagas oleh Polres Tasikmalaya bersama TNI dan pemerintah daerah, dengan titik utama di Manonjaya, Salawu, Kadipaten, dan Cipatujah.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah melaksanakan apel kesiapsiagaan di Ciheras, Kecamatan Cipatujah, sebagai upaya edukasi kepada masyarakat agar waspada dan mampu melakukan mitigasi mandiri saat bencana terjadi.
Ke depan, BPBD Kabupaten Tasikmalaya juga berencana menjalin kerja sama dengan Perhutani untuk menangani persoalan banjir dan longsor yang kerap melanda wilayah tersebut.
Menurut Roni, ekosistem alam merupakan satu kesatuan, sehingga perlu upaya bersama seperti reboisasi hutan dan normalisasi sungai melalui kerja sama dengan BBWS maupun PSDA.
“Jadi kita akan mencoba lebih melaksanakan kesiapsiagaan daripada menunggu bencana,” katanya.
Baca Juga:Wali Kota Tasikmalaya Gedor Pintu Kemenkeu: Tasik Harus Dapat Porsi Fiskal Lebih Kuat!Tambang Tutup, Air Pulang ke Warnanya: Galunggung Tasikmalaya Kembali Bernapas!
Rencana kerja sama awal dengan Perhutani telah dibahas dan pada prinsipnya mendapat respons positif.
Selanjutnya akan disusun perencanaan teknis, termasuk asesmen wilayah yang membutuhkan penanganan dan penanaman pohon.
Selain faktor alam, Roni menyoroti persoalan sampah yang kerap memperparah bencana.
Ia mencontohkan banjir yang terjadi di Singaparna pada Agustus atau September lalu yang dipicu penumpukan sampah rumah tangga hingga material dari pegunungan, seperti kayu lapuk, yang terbawa arus dan menyebabkan tanggul jebol.
Menurutnya, tanpa penataan lingkungan yang baik, termasuk pengelolaan sungai, persoalan banjir akan sulit diatasi.