TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Banyaknya penerangan jalan umum (PJU) yang padam di ruas-ruas utama Kota Tasikmalaya menuai kritik tajam dari pemerhati anggaran Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman.
Dalam beberapa hari terakhir, hujan deras membuat sejumlah titik jalan nasional dan kota berubah gelap gulita, memperparah keresahan warga.
Menurut Nandang, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan teknis, tetapi bentuk buruknya tata kelola dan prioritas pelayanan publik pemerintah daerah.
Baca Juga:Heboh di Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya! Pria Bojonggambir Ditemukan Tak Bernyawa Atlet Pertina Kota Tasikmalaya yang Boyong Medali Kejurnas Diapresiasi Kapolres Aing
“PJU itu hak dasar warga. Sementara pemerintah daerah mendapat porsi besar dari pajak listrik yang dipungut otomatis lewat tagihan PLN, tapi pelayanannya justru tidak beres,” ujarnya, Jumat 5 Desember 2025.
Nandang menyoroti ironi di balik pajak listrik yang dipungut 10 persen dari tagihan pelanggan PLN dan menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ironis, pajaknya dipungut, tapi penerangannya banyak yang mati. Pemerintah bisa mengumpulkan puluhan miliar dari pajak ini, lalu ke mana uangnya?” terangnya.
Menurutnya, baik Pemerintah Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya gagal memastikan PJU berfungsi optimal, padahal warga selalu membayar pajak tersebut tepat waktu.
Ia menjelaskan komponen PAD terbesar selama ini masih didominasi PBB, BPHTB, serta pajak listrik, yang diperkuat dengan tambahan dari regulasi baru terkait opsi pajak yang sebelumnya dikelola provinsi.
“Dengan pemasukan seperti itu, pelayanan dasar tidak boleh terbengkalai,” tegasnya.
Nandang menyebut masalah PJU tidak bisa hanya dijawab dengan dalih kewenangan provinsi atau kendala teknis.
Baca Juga:Penerbangan Komersil di Kota Tasikmalaya Masih Terkendala Tarif, Tapi Ada Peluang Beroperasi LagiPecah Ban, Truk Muatan Kedelai Terguling di Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya
Ia menilai pejabat daerah lebih sibuk memastikan TPP (tambahan penghasilan pegawai) tetap besar.
“Pendapatan sekarang hanya sekitar Rp1,6 triliun, turun dari tahun-tahun sebelumnya. Saat duit kecil, layanan publik harusnya jadi prioritas. Tapi yang dikejar TPP. Pelayanan malah dikesampingkan,” tambahnya.
Ia juga mengkritik pejabat yang berdalih PJU di jalur tertentu bukan kewenangan pemkot.
“Itu pejabat kurang gaul. Kompetensinya saya ragukan. Tugas pemerintah itu memastikan koordinasi berjalan. Warga tidak peduli itu provinsi atau kota, yang mereka lihat semuanya adalah pemerintah,” jelasnya.
Nandang meminta DPRD memastikan anggaran pemeliharaan PJU benar-benar ada dan diawasi secara ketat.