Ijudin menegaskan bahwa pengawasan BUMDesma merupakan bagian dari tugas pengawasan desa.
Sehingga, perlu pemetaan akurat agar peningkatan profesionalisme, tata kelola usaha, dan pelaporan dapat dilakukan.
“Nantinya ketika kita sudah selesai semua ke BUMDesma dipetakan, sehat, kurang sehat, sakit, dan sekarat. Untuk treatment seperti apa, ada direkomendasi yang nantinya menjalankan dari Inspektorat untuk melakukan audit,” ujarnya.
Baca Juga:SMPN 2 Kota Tasikmalaya: Dari Halaman Sekolah ke Panggung Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2025!Wali Kota Tasikmalaya Gedor Pintu Kemenkeu: Tasik Harus Dapat Porsi Fiskal Lebih Kuat!
H Ramli Mahmud, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Ciamis lainnya menambahkan bahwa hasil monitoring menemukan kondisi BUMDesma Pamarican seperti sudah lumpuh.
“Karena BUMDesma Pamarican ini piutang atau kelompok yang macet sebesar Rp 1,6 miliar dan 15 BUMDesma lainnya ada yang macet akan tetapi masih batas toleransi,” katanya.
Dikonfirmasi tentang temuan itu, Sekretaris BUMDesma Pamarican, Jamal, menjelaskan bahwa dana modal awal dari PNPM tahun 2014 adalah sebesar Rp 1,4 miliar.
Kini, dana itu tidak dapat digulirkan lagi karena selama dua tahun terakhir kegiatan simpan pinjam terhenti.
BUMDesma tersebut merupakan lembaga dana bergulir bagi UMKM dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
“Secara garis besarnya ada piutang yang besar di kelompok. Karena dari kelompok yang minjam macet,” katanya.
Ia menyebut dana tertahan di kelompok peminjam sehingga tidak ada lagi modal yang bisa digulirkan.
Baca Juga:Tambang Tutup, Air Pulang ke Warnanya: Galunggung Tasikmalaya Kembali Bernapas!Kemiskinan Dorong Perceraian, Perceraian Perburuk Kemiskinan di Priangan Timur
“Jadi tidak sekaligus langsung macet kelompok yang minjam, akan tetapi bertahap. Maka sampai sekarang tak bisa menggulirkan dananya,” ujarnya.
Ketika ditanya soal saldo kas BUMDesma Pamarican, Jamal mengakui jumlahnya kecil, tanpa menyebut nominalnya.
“Kalau saldo kas BUMDesma ada, akan tetapi tidak besar juga,” katanya.
Ia menambahkan bahwa BUMDesma masih memiliki saldo piutang dan aset tetap berupa tanah yang sudah ditempati bangunan.
“Untuk jumlahnya saya harus lihat data di kantor, sekarang lagi di luar,” ujarnya. (Fatkhur Rizqi)