TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Kondisi gelap di sepanjang Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya, sudah berlangsung berbulan-bulan.
Sejak pertengahan 2025, warga harus melintasi jalur tersebut dengan penerangan minim, bahkan di sejumlah titik nyaris tanpa cahaya sama sekali.
Data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya mencatat, dari 165 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang di koridor itu, hanya 92 titik yang berfungsi.
Sebanyak 73 titik lainnya padam hingga kini.
Baca Juga:Atletik Kota Tasikmalaya Bisa Berbicara Prestasi di BK Porprov 2025Petunjuk Resmi Kereta Api Kilat Pajajaran Belum Turun ke Kota Tasikmalaya
Kepala Seksi Fasilitas Lalu Lintas Dishub Kota Tasikmalaya, Yusep Suteddy, mengatakan kerusakan tersebut bukan sekadar masalah lampu.
“Setelah dilakukan pengecekan, terkendala pada jaringan listrik karena kondisi jaringan kabel berada di bawah tanah,” ujarnya, Selasa 2 Desember 2025.
Dishub telah berkoordinasi dengan UPTD Wilayah III.
Dari hasil komunikasi, Jalan Mashudi dan Jalan Swaka akan masuk dalam program penataan ulang jaringan bawah tanah dan penggantian PJU berornamen. Namun, waktu pelaksanaan belum ditetapkan.
“Kondisi tersebut sudah sejak pertengahan tahun ini,” tambah Yusep.
Lambannya penanganan menuai kritik dari anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Isep Rislia.
Ia menilai keadaan ratusan meter jalan yang dibiarkan gelap selama berbulan-bulan tidak bisa dianggap wajar.
Menurut Isep, penerangan jalan tidak boleh diperlakukan sebagai urusan teknis semata.
Baca Juga:Pengisian Jabatan Eselon II yang Kosong di Pemkot Tasikmalaya Dikebut Jelang Akhir TahunPendaftaran PPG untuk Tasikmalaya dan Sekitarnya Masih Dibuka hingga 19 Desember ini
Kegelapan jalan berdampak langsung pada keselamatan masyarakat, mulai dari risiko kecelakaan, kriminalitas, hingga aktivitas warga pada malam hari.
“Urusan penerangan menyangkut keselamatan publik. Itu harus mendapat prioritas tertinggi,” tegasnya.
Isep mendorong Dishub agar lebih proaktif menekan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama pada ruas jalan provinsi. Selama ini, pola komunikasi dianggap terlalu pasif.
“Pola komunikasi yang hanya menunggu jawaban itu sudah tidak relevan lagi ketika masyarakat menghadapi risiko di lapangan,” sarannya.
Isep menjelaskan setiap kali ada laporan PJU padam di jalan provinsi, ia biasanya meneruskan keluhan warga kepada Dishub, lalu diteruskan ke provinsi.
Beberapa titik memang sudah diperbaiki.
Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak menjadi alasan untuk merasa cukup.
“Dishub Kota Tasikmalaya perlu menyampaikan ke provinsi tentang kondisi PJU di Jalan Mashudi atau jalan lainnya yang menjadi kewenangan provinsi. Alhamdulillah ada perbaikan, tapi pola ini harus dibuat agresif dan sistematis,” ucapnya, Senin 1 Desember 2025.