TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Refleksi Hari Disabilitas Internasional yang digelar Paguyuban Pegiat Disabilitas Kota Tasikmalaya (Papeditas) di Horison Hotel Tasikmalaya, Selasa 2 Desember 2025, menjadi cermin bahwa Kota Tasikmalaya masih jauh dari kata inklusif.
Alih-alih menjadi ruang deklarasi komitmen pemerintah, forum ini justru menampilkan sederet keluhan orangtua penyandang disabilitas, mulai dari akses hukum yang lemah, fasilitas publik yang tidak ramah, hingga lapangan kerja yang belum berpihak.
Agenda bertema Meraih Mimpi dalam Keterbatasan, Bergerak Bersama Wujudkan Kota Tasikmalaya Inklusif Disabilitas itu menghadirkan tiga narasumber lintas bidang: Pemerintah Kota Tasikmalaya, pegiat pendidikan inklusi, dan praktisi hukum.
Baca Juga:Atletik Kota Tasikmalaya Bisa Berbicara Prestasi di BK Porprov 2025Petunjuk Resmi Kereta Api Kilat Pajajaran Belum Turun ke Kota Tasikmalaya
Ketiganya membuka gambaran bahwa tantangan inklusivitas tidak dapat diselesaikan hanya dengan seremoni tahunan.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra Negara, menegaskan pentingnya ruang aman, kreatif, dan produktif bagi penyandang disabilitas.
Namun penyampaian tersebut langsung memantik respons kritis dari peserta forum yang menilai program pemerintah selama ini masih minim sentuhan nyata.
“Kelompok disabilitas membutuhkan ruang aman untuk berkarya dan dukungan terencana agar potensi mereka berkembang tanpa batas,” ujar Diky.
Peserta menilai pernyataan moral pemerintah belum dibarengi langkah teknis, seperti peningkatan pendidikan inklusif, standar fasilitas publik yang aksesibel, pelatihan keterampilan berkelanjutan, hingga penempatan kerja yang terukur.
Direktur Taman Jingga, Ipa Zumrotul Faliha, mengingatkan bahwa pondasi inklusivitas lahir dari penerimaan keluarga.
Dalam pemaparan bertajuk Mengasuh Anak Istimewa dengan Setara dan Lapang Dada, ia menekankan bahwa kepercayaan diri dan kemandirian anak berkebutuhan khusus dibangun sejak dalam rumah.
Namun orangtua penyandang disabilitas yang hadir mengungkapkan berbagai kendala struktural:
Baca Juga:Pengisian Jabatan Eselon II yang Kosong di Pemkot Tasikmalaya Dikebut Jelang Akhir TahunPendaftaran PPG untuk Tasikmalaya dan Sekitarnya Masih Dibuka hingga 19 Desember ini
* Fasilitas publik masih jauh dari inklusif.* Orangtua mengalami stres berat dan membutuhkan layanan konseling gratis.* Banyak ayah yang meninggalkan keluarga setelah anak didiagnosis disabilitas.* Perusahaan belum memenuhi kuota 2% tenaga kerja disabilitas sesuai aturan.
Menurut Ipa, apabila ekosistem pendukung mulai dari sekolah, masyarakat, hingga layanan publik tidak diperkuat, beban keluarga akan semakin berat dan peluang anak disabilitas berkembang semakin terbatas.
Praktisi hukum, M. Naufal Putra, S.H., M.H., memberikan catatan paling keras.