Ia menyebutkan, Baznas, BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta akan dipetakan untuk memastikan keterlibatan yang lebih terstruktur. “Baznas bisa membantu sebagian, BUMN kita dorong, stakeholder lainnya pun sama. Pemerintah memetakan mana yang bisa masuk agar kekurangan swadaya bisa tertutup dan rumahnya benar-benar selesai. Jangan sampai warga sudah berharap tapi pembangunan mangkrak,” ujarnya.
Viman menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga adalah satu-satunya cara agar backlog puluhan ribu RTLH bisa dikejar.
“Kalau mengandalkan APBD, tidak mungkin. Kita harus bekerja dengan pola baru, melibatkan semua pihak. Prinsipnya, negara hadir, tapi harus bersama-sama,” katanya. (Ayu Sabrina)