Bantuan Baznas Habis, Banyak Pengajuan Tertahan
Sementara itu, Baznas Kota Tasikmalaya mengonfirmasi bahwa anggaran bantuan rutilahu tahun 2025 sudah habis. Program RLHB tahun ini hanya mencakup 30 rumah hasil rekomendasi UPZ kecamatan dan kelurahan.
Untuk rumah terdampak bencana, Baznas hanya memberikan stimulan Rp1 juta. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pendayagunaan Baznas, H. Ahmad Zaki Mubarok, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran membuat proses seleksi harus sangat ketat.
“Kalaupun ada temuan pasti kami bantu, cuma banyak yang kurang memenuhi syarat seperti status tanah tidak jelas, ada yang tidak kooperatif, atau masyarakatnya tidak bisa konsolidasi. Biaya Baznas terbatas, sedang rumah harus selesai,” katanya.
Baca Juga:Dari Pesantren ke Ruang Pelayanan Jemaah: H Husna Mustopa Nahkodai Kemenag Haji & Umrah Kota TasikmalayaKabupaten Tasikmalaya Juara TPID 2025: Ketika Penghargaan Tiba Lebih Cepat dari Harga Stabi!
UPZ menjadi ujung tombak verifikasi, memastikan kelayakan teknis, status tanah, dan kemampuan warga sekitar untuk bergotong royong.
Keterbatasan program terlihat dari pengalaman Dede Qodar Aliudin, warga Cikalang, Tawang. Rumah kecil dan tuanya—atap jebol, dinding retak, dapur lembap—baru diusulkan dalam program bedah rumah setelah kerusakan makin parah pada tahun 2025. Padahal sejak 2011, rumahnya belum pernah tercatat sebagai RTLH.
Dede tetap tinggal di rumah itu meski sebagian atap ambruk beberapa bulan lalu. Laporannya ke kelurahan kemudian memicu verifikasi ulang yang mengantarkannya pada program bedah rumah.
Swadaya Jadi Kendala Terbesar Warga Miskin Ekstrem
Lurah Tamansari, Iwan Kurniawan, menyebut komponen swadaya adalah hambatan paling besar bagi warga miskin ekstrem.
“Program rutilahu itu ada syarat yang tidak semua orang mampu, yaitu harus ada swadayanya. BKM selalu menanyakan, ‘swadayanya punya berapa?’” ujarnya.
Bagi banyak warga, permintaan swadaya sekecil apa pun tetap berat, sehingga mereka gagal lolos pada tahap verifikasi BKM maupun UPZ.
Wali Kota Siapkan Skema Kolaborasi Baru
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menegaskan bahwa meski swadaya merupakan komponen baku Rutilahu, pemerintah tidak ingin membiarkan warga miskin menanggung beban tersebut sendirian.
Baca Juga:Komitmen yang Menembus Batas Wilayah: Gandara Grup Bantu Masjid dari Garut, Tasik Hingga Banjar!Berharap Keadilan dari Sidang Tambang Pasir Galunggung
“Swadaya itu memang wajib, tapi bukan berarti masyarakat harus menutupi semuanya. Pemerintah akan masuk di bagian yang mereka tidak mampu. Kita dorong agar berbagai pihak ikut membantu,” kata Viman.