“Anggaran sekarang di 2026 sangat minim karena ada potongan dari pusat sampai 3,9 miliar. Sehingga yang ada di Perwaskim, kami Komisi III, sudah mengarahkan bagaimana mencari supaya Rutilahu itu banyak dan bisa menutupi kebutuhan di Kota Tasik,” kata Anang.
Ia menegaskan, mengandalkan APBD saja sudah tidak mungkin. Komisi III pun menugaskan Disperkim untuk melakukan pendekatan kepada berbagai pihak, termasuk perbankan dan perusahaan di daerah.
“Harus mendatangi dan mendatangkan CSR. BJB itu harusnya banyak mengeluarkan CSR untuk Rutilahu di Kota Tasik. Faktanya, hanya satu yang diberikan,” ujarnya.
Baca Juga:Dugaan Pencemaran Akibat Tambang Galunggung Mencuat Lagi, Instansi Terkait Tegaskan Belum Terima Laporan ResmiMembaca dari Jauh Perasaan Batin Wali Kota Tasikmalaya!
Anang meminta agar pada 2026 kontribusi CSR diperbesar untuk menutupi kekurangan program. Ia juga menyampaikan bahwa Peraturan Daerah tentang rumah kumuh akan segera disahkan sebagai landasan hukum untuk memperkuat intervensi pemerintah dalam penanganan perumahan rakyat.
“Sekarang anggaran kecil, akan menyesuaikan. Tidak akan 76 per tahun lagi dari APBD. Kita harus mencari CSR,” tegasnya.
Dengan kebutuhan ratusan unit per tahun namun kemampuan APBD hanya 25 unit, tantangan penanganan rumah tidak layak huni di Kota Tasikmalaya memasuki fase yang semakin menuntut kreativitas pendanaan dan kolaborasi lintas pihak.(Ayu Sabrina)