“Warga sangat kecewa. Pendidikan adalah hak dasar anak. Datanya 29 ribu, bahkan mungkin kenyataannya bisa lebih,” tegas Yayan.
Ia juga menyoroti dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya yang tidak menunjukkan peningkatan.
“IPM tidak naik-naik karena pendidikan masyarakat tidak diurus dengan baik. Bisa jadi tingkat kesehatan dan kebahagiaan masyarakat juga menurun,” katanya.
Baca Juga:Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Salurkan 2.500 kWh Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu di TasikmalayaAnggota DPRD Jabar Arip Rachman Lakukan Pengawasan Pemerintahan dengan Temu Warga: Pajak Kembali untuk Rakyat
Yayan menegaskan pemerintah harus memberikan tindakan konkret, bukan hanya memperdebatkan akurasi data.
“Dalam kasus seperti ini, tidak seharusnya kita saling menyalahkan data. Kalau pun angka 29 ribu itu akurat, pertanyaannya adalah: bagaimana langkah penanggulangannya? Jangan hanya perbaikan data, tapi harus ada penanganan maksimal,” ujarnya. (ujg)