Banyaknya Anak Tidak Sekolah, Pemkab Tasikmalaya Gelar Validasi Data ATS dengan Melibatkan Pemerintah Desa

Validasi Data Anak Tidak Sekolah
Wakil Bupati Tasikmalaya saat mengunjungi SDN Sukasenang Kecamatan Singaparna beberapa waktu lalu. (Ujang Nandar/Radartasik.id)
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mempercepat langkah menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan ribu.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melalui Bidang SMP kini melakukan validasi data secara masif dengan melibatkan seluruh desa, sekolah, serta perangkat wilayah seperti pemerintah desa.

Kepala Bidang SMP Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya, Jani Maulana, mengatakan laporan awal menunjukkan banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan, baik karena putus sekolah maupun belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Baca Juga:Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Salurkan 2.500 kWh Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu di TasikmalayaAnggota DPRD Jabar Arip Rachman Lakukan Pengawasan Pemerintahan dengan Temu Warga: Pajak Kembali untuk Rakyat

“Betul, jumlah anak tidak sekolah cukup banyak. Untuk data pasti harus dilihat kembali pada hasil validasi di lapangan,” ujarnya.

Pemkab Tasikmalaya memetakan ATS ke dalam tiga kategori: anak yang sama sekali tidak pernah bersekolah, anak yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, serta anak yang putus sekolah di tengah jalan.

Pendataan, kata dia, dilakukan serentak dengan melibatkan Disdikbud, Dinas Sosial, kecamatan, pemerintah desa hingga RT/RW. Sebanyak 351 desa diberi akses langsung untuk menginput data.

“Semua desa bisa mengakses aplikasi ATS. Mereka sudah diberikan password untuk memasukkan data jumlah anak yang putus sekolah beserta alasan yang menyertainya,” kata Jani.

Selain desa, seluruh SD dan SMP ikut diwajibkan memutakhirkan data siswa. Validasi ini juga diperkuat melalui pembentukan Satgas Penanggulangan ATS berdasarkan Surat Keputusan Bupati, yang bertugas memastikan keakuratan data dan percepatan penanganan.

“Ini bukan sekadar mendata, tetapi mencari tahu penyebab anak-anak itu putus sekolah. Apakah alasan ekonomi, minat bekerja, atau faktor lainnya,” jelasnya.

Untuk memperluas akses pendidikan, Pemkab menyediakan alternatif selain sekolah reguler. Selain sekolah terbuka yang sudah berjalan, pemerintah juga menyiapkan rencana pembangunan sekolah rakyat di Sariwangi dan Karangnunggal.

Menurut Jani, pemahaman masyarakat terkait pentingnya pendidikan masih perlu diperkuat.

Baca Juga:Pastikan Pembangunan Tepat Sasaran, Anggota DPRD Jabar H Uden Dida Efendi Tinjau Rekonstruksi Jalan MangkubumiHadirkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang Modern, Inovasi E-GIFT Jadi Solusinya

“Selama ini masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan. Dengan validasi data, ke depan kita bisa menemukan formula terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Aktivis Tasikmalaya Selatan, Yayan Kusmayadi, menilai angka ATS yang mencapai sekitar 29.000 anak menunjukkan lemahnya pengelolaan pendidikan.

0 Komentar